DPRD Tana Bumbu Studi Banding Pemkab Paser

Pelajari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

 

TANA PASER - DPRD Provinsi Tana Bumbu, Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja atau studi banding ke Kabupaten Paser guna mempelajari retribusi pemakaian kekayaan daerah  untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Studi banding DPRD Tana Bumbu yang dipimpin Wakil Ketua H Alpia Rahman bersama anggota pansus III DPRD Tana Bumbu, Kamis (8/6) diterima Sekretaris Daerah Paser AS Fathur Rahmad di ruang rapat Telake Kantor Bupati Paser.

Turut mendampingi Setda Paser, Asisten Ekonomi Karoding, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Ahdiat, Kadis Periwisata Pemuda dan Olahraga H Ishak, yang mewakili ketua Bappeda, Kabid Aset Daerah dan  sekretaris BPKAD Paser.

Menurut wakil ketua DPRD Tana Bumbu selaku ketua rombongan, sejak diberlakukannya undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyangkut pengalihan kewenangan kabupaten atau kota ke provinsi, berdampak berkurangnya anggran daerah Tana Bumbu.

“Sejak kewenangan diambil provinsi diantaranya terkait kewenangan sektor pertambangan dan perkebunan, anggaran Tana Bumbu mengalami penurunan yang cukup besar. Yang jelas dengan pengalihan kewenangan ke provinsi ini, yang namanya Otonomi Daerah itu hanya kiasan,” kata Alpian.

Karena itulah sebagai kabupaten yang baru berusia 14 tahun, lanjut Alpian, DPRD bersama jajaran Pemkab Tana Bumbu berupaya meingkatkan sumber PAD melalui retribusi pemakaian kekayaan daerah.

“Itulah yang mendasari studi banding ke Paser ini. Yang jelas, Paser dan Tana Bumbu memiliki georafis yang sama dan punya potensi sama khususnya hasil perkebunan dan pertambangan. Intinya Paser tentu punya kiat-kiat khusus” ucapnya.

Sementara, Sekda Paser AS Fathur Rahman mengatakan,  menyambut baik kedatangan anggota DPRD Tana Bumbu  untuk mengadakan sharing terkait kiat meningkatan Pendapatan asli daerah.

Menurut Fathur, tak jauh berbeda dengan Tana Bumbu, Paser juga mengalami imbas dengan pengalihan kewenangan yang berpengaruh besar dengan turunnya anggaran daerah sejak tahun 2016, dan Pemkab Paser juga terus berupaya mengali potensi-potensi pendapatan daerah  diberbagai sektor. (har-)