Paser Sudah Melakukan Aksi Pelestarian Lingkungan

Sektor Tambang Dapat Memajukan Pariwisata Paser

DPRD Paser Ikuti Bimtek Penguatan Kinerja

Mirisnya Jalan Provinsi di Desa Keladen

BUTUH PERHATIAN: Ruas jalan provinsi menuju Desa Keladen yang sulit dilalui.

PROKAL.CO, TANA PASER  -  Kondisi jalan provinsi di tiga desa di wilayah Kecamatan Tanjung Harapan, yakni Desa Keladen, Random dan Senipah, tak ubahnya jalan setapak. Jalan pun tak layak disebut sebagai jalan provinsi. Melihat kondisi tersebut, warga mendesak pemerintah desa setempat untuk mengambil langkah-langkah untuk menangani jalan poros, yang menjadi satu-satunya urat nadi perekonomian warga.

Kepala Desa (Kades) Keladen, Tarmiji dengan terpaksa merogoh kocek dalam-dalam untuk menyewa alat berat dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Keladen. Pasalnya, beberapa kali atas nama desa meminta bantuan dari perusahaan yang beroperasi di Desa Keladen, yaitu PT Multi Jayantara Abadi (MJA), tapi tidak pernah ditanggapi.

“Kami sudah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan ke manajemen perusahaan PT MJA, tapi sampai saat ini tidak ditanggapi. Jadi saya mengambil inisiatif untuk menyewa alat berat milik perusahaan perkebunan lain yang beroperasi di wilayah Kecamatan Tanjung Harapan,” ujar Tarmiji, Rabu (27/9).

Langkah menyewa alat berat, menurutnya, merupakan langkah terakhir yang diambil, karena desakan masyarakat supaya jalan poros Keladen-Segendang dibenahi agar mobilitas ekonomi warga bisa berjalan lagi.

“Saya berencana akan menghadap bupati untuk menanyakan, apakah pekerjaan pembenahan jalan poros Kerang-Tanjung Harapan hanya dilakukan sampai Desa Segendang saja atau bagaimana,” tutup Tarmiji. (ian/cal/k1)

LOH..Mobil Dinas Dipakai Jualan Buah

DISALAHGUNAKAN: Mobil Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala, Kalsel, diamankan Dishub Paser karena digunakan untuk berjualan

PROKAL.CO, TANA PASER  -   Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser mengamankan kendaraan dengan nomor polisi DA 106 MA milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan (Kalsel), karena kendaraan yang seyogianya untuk operasional dinas, justru dipakai dan dijadikan lapak berjualan buah di salah satu ruas jalan di Kecamatan Batu Sopang.

Kasi Trantibum Kecamatan Batu Sopang, Arbain M Noor membenarkan hal tersebut. Kendaraan operasional Dishub Barito Kuala itu diamankan di Kantor Kecamatan Batu Sopang. Pengguna kendaraan adalah warga Pendalaman Baru, Kecamatan Barambai, Barito Kuala. Pengguna bukan berstatus aparatur sipil negara (ASN) di dinas bersangkutan, melainkan warga biasa.

“Menurut pengakuan Ahmadi (pengguna kendaraan), dia bisa memakai mobil dinas itu karena dipinjami salah satu pengurus koperasi Dishub Barito Kuala. Yang kemudian dia manfaatkan untuk berjualan buah jeruk,” ujar Arbain saat dikonfirmasi Paser Pos, Rabu (27/9).

Ditanya kronologis hingga mendapatkan kendaraan dinas dari provinsi tetangga itu, Arbain membeberkan, awalnya pihaknya seperti biasa melakukan patroli rutin untuk mengecek ketertiban umum di wilayah Batu Sopang dan sekitarnya. Di salah satu ruas jalan, anggotanya melihat ada mobil operasional digunakan untuk berjualan.

“Mengetahui ada mobil dinas dibuat berdagang, akhirnya kami menghubungi Dishub Paser, sampai akhirnya kendaraan dan barang dagangan diamankan,” ujar Arbain.

Terpisah, Kabid Darat Dishub Paser, HM Guntur membenarkan kalau pihaknya mengamankan mobil dinas dengan nopol DA 106 MA Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel, digunakan untuk berjualan buah di Kecamatan Batu Sopang. Kendaraan dititipkan di halaman Kantor Kecamatan Batu Sopang.

“Kami sudah koordinasi dengan Dishub Barito Kuala. Jadi mobil sementara kami titipkan kepada Satpol PP Batu Sopang, sambil menunggu Dishub Barito Kuala yang mengambil mobil dinas tersebut,” ujar Guntur, sembari menambahkan, bahwa surat kir dan surat keterangan angkutan mobil tersebut sudah habis masa berlakunya. (ian/cal/k1)

7 Hektare Lahan Terbakar di Paser Berhasil dipadamkan

Tana Paser (gerbangkaltim.com) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser Edward Effendi mengatakan, tim terpadu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)  setempat telah berhasil memadamkan api di lahan seluas 7 hektare di Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Rabu (20/9) lalu.

“Kami berhasil padamkan api yang membakar lahan seluas 7 hektare di Desa Saing Prupuk Kecamatan Batu Engau, Rabu (20/9) lalu,” kata Edward di Tanah Grogot, Kamis (28/9).

Saat mengetahui terdapat titik api di lokasi itu, tim terpadu karhutla setempat segera menuju lokasi untuk memadamkan api.

Edward mengaku untuk memadamkan api di lahan tersebut tidaklah mudah. Tim yang terjun ke lokasi perlu waktu empat jam untuk memastikan api tidak lagi membahayakan dan kondisi lahan aman.

“Saat itu hampir empat jam kami memadamkan api,” kata Edward.

Selain BPBD, ada juga Manggala Agni, TNI dan Orari yang terjun ke lokasi. Perusahaan terdekat juga turut membantu.

“BPBD menurunkan 3 unit kendaraan pemadam beserta 1 unit kendaraan dari TNI,” kata Edward.

Seperti diketahui, bahwa Pemkab Paser telah menetapkan status siaga karhutla di 10 kecamatan, tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, tim terpadu karhutla, kata Edward, diminta untuk siaga jika suatu saat kebakaran terjadi. Antisipasnya salah satu yakni dengan menggiatkan patroli ke lokasi-lokasi yang disinyalir rawan karhutla.(Jya)

Paser Tetapkan Status Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan

Tana Paser (gerbangkaltim.com) Pemerintah Kabupaten Paser telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 10 kecamatan di daerah itu.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Paser Edwards Effendi mengatakan telah membentuk Tim Terpadu dari sejumlah instansi terkait setempat.

“Tim terpadu telah dibentuk sebagai tindak lanjut status siaga karhutla di 10 kecamatan, yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Paser,” kata Edward di Tanah Grogot, Kamis (28/9).

Tim Terpadu kata Edward juga telah mematok sejumlah lokasi yang disinyalir rawan terjadi karhutla.

Dengan status siaga yang telah ditetapkan itu, lanjut ia, tim melakukan antisipasi karhutla dengan patroli ke lokasi-lokasi tersebut.

“Setelah SK Status siaga itu keluar, kita lakukan patroli ke sejumlah lokasi tersebut,” kata Edward.

Tim kata Edward telah mendatangi perusahaan perkebunan setempat dan menghimbau untuk proaktif membantu menanggulangi karhutla di wilayah sekitarnya.

“Perusahaan perkebunan harus melakukan pembinaan ke masyarakat sekitarnya, salah satunya dengan turut mengawasi potensi karhutla,” ujar Edward.

Sejumlah perusahaan perkebunan kata Edward juga diharuskan memiliki alat pemadam kebakaran yang memadai.

Masyarakat juga diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar tanpa ada pengawasan dari pemilik lahan.

“Jika mau bakar harus lapor dulu ke kami dan harus diawasi, agar api tidak melebar dan menimbulkan kebakaran yang besar,” pungkas Edward. (Jya)

Baksos KB Kesehatan Kodim Grogot diikuti 61 Peserta

Tana Paser (gerbangkaltim.com) Kodim 0904 Tanah Grogot Kabupaten Paser melakukan bakti sosial (baksos)TNI Manunggal Keluarga Berencana (KB) Kesehatan di Desa Muara Adang Kecamatan Long Ikis, Kamis (28/9).

“Kegiatan baksos KB Kesehatan merupakan bagian dari program TNI dalam bidang kependudukan,” kata Dandim 0904 Tanah Grogot Letkol Arh Ardian Patria Chandra.

Kegiatan baksos KB Kesehatan itu kata Ardian dihadiri instansi terkait seperti Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejumlah puskesmas dan camat setempat.

“Selain ada pelayanan KB, dalam kegiatan itu juga ada pengobatan umum dengan jumlah pasien sekitar 101 orang,” ujar Ardian.

Adapun jumlah peserta KB Kesehatan itu yakni sebanyak 61 orang, yang terdiri dari 38 peserta KB Inflan, 18 orang peserta KB suntik, 5 orang peserta KB Pil, dan 1 orang peserta KB IUD.

Kodim 0904 Tanah Grogot juga mendukung program Pemerintah Daerah setempat terkait dijadikannya sejumlah kampung di daerah itu sebagai Kampung KB percontohan.

“Kodim Tanah Grogot juga mendukung program Pemerintah Kabupaten Paser pada tahun ini yang telah meresmikan 10 Kampung KB yang tersebar di 10 kecamatan, sebagai percontohan program KB,” ujar Ardian.

“Semoga program KB dapat menyelesaikan persoalan kependudukan, terutama di daerah ini, sehingga jumlah penduduk seimbang dengan perkembangan pembangunan ekonomi,” imbuh Ardian .(Jya)

Panwaslu Paser Tidak Memiliki Gedung Mandiri

Tana Paser (gerbangkaltim.com) Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Paser saat ini tidak memiliki gedung mandiri untuk digunakan sebagai kantor sekretariat Panwaslu setempat.

Ketua Panwaslu Paser Nur Hamid mengatakan gedung yang saat ini digunakan merupakan gedung eks kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

“Panwaslu tidak memiliki gedung mandiri, masih satu atap dengan kantor Kelurahan Tanah Grogot,” kata Nur Hamid.

Panwaslu Paser kata Hamid telah mengusulkan peminjaman gedung sekretariat panwaslu kepada pemerintah daerah setempat.

“Kita sudah usulkan gedung mandiri kepada Pemkab untuk sekretariat,” ujar Hamid.

Gedung yang digunakan sebagai sekretariat panwaslu itu kata Hamid kondisinya saat ini kondisinya cukup memprihatinkan.

Diantaranya sejumlah atap ruangan yang sudah rusak sehingga memungkinkan air masuk saat terjadi hujan.

“Atapnya sudah rusak, jadi jika hujan air masuk. Listrik dan air juga masih gabung dengan kelurahan,” kata Hamid.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Paser Aji Sayid Fathur mengatakan pemerintah daerah saat ini sedang mencari gedung baru yang diperuntukkan sekretariat panwaslu setempat.

“Pemkab saat ini sedang mencari tempat untuk sekretariat Panwaslu,” kata Fathur Rahman.

Fathur Rahman mengakui pihaknya kesulitan untuk mencari gedung bagi panwaslu, dikarenakan gedung milik Pemda semuanya sudah digunakan.

Pemda kata Fathur Rahman juga kesulitan menolak permintaan sejumlah pihak yang meminjam gedung ke Pemerintah Daerah.

“Kita kesulitan mencari gedung yang kosong, karena semua gedung sudah digunakan. Kita juga sulit menolak permintaan beberapa pihak yang ingin meminjam gedung,” pungkas Fathur Rahman.(Jya)

Legislator Minta Pemkab Paser Inventaris Mobil Dinas

Tana Paser (gerbangkaltim.com) Anggota DPRD Paser dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budi Santoso, meminta kepada Pemkab setempat untuk menginventaris kembali seluruh mobil dinas, menyusul rencana akan dilakukan sewa kendaraan operasional ke pihak ketiga di tahun 2018.

“Kami minta Pemkab Paser menginventaris kembali mobil dinas yang ada, sebelum melakukan sewa kendaraan ke pihak ketiga,” kata Budi Santoso di Tanah Grogot, Rabu (27/9).

Pada tahun 2018, kata Budi, Pemkab Paser berencana menyewa 40 kendaraan dari pihak ketiga untuk kebutuhan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu.

Budi menilai, jika opsi menyewa atau rental kendaraan dinas, diyakini sebagai opsi utama dibanding harus membeli kendaraan baru, itu pun harus dilakukan inventarisir lebih cermat.

“Jika memang untuk kebutuhan operasional, prinsipnya itu penting. Tapi tetap harus lebih cermat,” kata Budi.

“Jangan sampai ada pejabat yang pindah dinas, kemudian membawa kendaraan operasioanal. Nah itu kan jangan sampai terjadi,” imbuh Budi.

Terlebih lanjut Budi, sejumlah kendaraan dinas anggota DPRD setempat yang sebelumnya dipinjam pakai dari pemkab, saat ini tidak lagi digunakan.

“Kendaraan operasional anggota DPRD yang sebelumnya dipinjam pakai dari Pemkab, itu juga bisa digunakan oleh pejabat yang tidak memiliki kendaraan operasioanl,” kata Budi.

Rencana sewa ini lanjut Budi diharapkan tidak mengesampingkan kebutuhan prioritas yang lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

“Jangan sampai rencana sewa mobil dinas ini justru membuat program pembangunan prioritas yang pro rakyat seperti pembangunan jalan di pedalaman menjadi terhambat. Intinya harus efektif dan efisien,” ujar Budi.(Jya)

Koni Butuh Rp.5 Milyar Dana Pra Porprov

Tana Paser (gerbangkaltim.com) Komite Olahrga Nasional (Koni) Cabang Paser membutuhkan dana lebih kurang Rp.5 Milyar untuk menunjang para atlet di daerah itu dalam kegiatan Pra Pekan Olahrga Provinsi (Porprov).

“Asumsi dana yang dibutuhkan untuk mengikuti pra porprov sekitar Rp.5 Milyar. Dana itu sudah dirasionalisasi seminimal mungkin,” ujar Ketua Koni Paser Toto Sumardiono di Tanah Grogot, Selasa (26/9).

Pra Porprov kata Toto wajib diikuti para atlet sebelum bertanding pada even Porprov di Samarinda akhir tahun 2018.

“Pra Porprov wajib diikuti sebelum mengikuti Porprov. Kalau tidak bisa ikut Pra Porprov, berarti otomatis tidak bisa ikut Porprov tahun depan,” ujar Toto.

Saat ini kata Toto, sudah ada lima cabang olahrga yang mengikuti Pra Porprov. Cabang olahrga itu diantaranya seperti cabang olahraga takraw, renang, wushu dan taekwondo.

Toto mengatakan, dari 35 cabang olahrga yang dibawah pembinaan Koni, ada 20 cabang olahrga yang berpotensi mengikuti Porprov.

“Dari 35 cabang olahraga yang berada di bawah Koni, ada 20 cabang olahrga lain sebenarnya yang bisa ikut Porprov. Tapi ya tetap harus ikut Pra Porprov dulu,” uja Toto.

Toto mengatakan, sekitar 377 atlet di Paser dari berbagai cabang olahrga. Selain para atlet dari lima cabang olahrga yang telah mengikuit Pra Porprov saat ini, Toto berharap masih ada atlet lain yang menyusul mengikuti Pra Porprov.

“Dana Pra Porprov sama Porprov hampir sama besarnya. Memang biayanya tidak sedikit, tapi ini menyangkut prestise, nama baik daerah. Memang sebelumnya DPRD sudah meminta Pemkab untuk mengalokasikan. Tapi itu pun disertai partisipasi pihak ketiga. Saya ragu jika berharap dengan pihak ketiga. Karena saya sudah melakukan itu dan itu cukup berat melihat kondisi saat ini,” kata Toto.

Sementara Legislator dari Partai Nasional Demokrat Ahmad Rafii mengatakan bahwa Pemkab harus memberikan perhatian dana untuk menunjang kegiatan olahraga di daerah itu.

“Saya harap Pemkab bukan hanya membangun sarana dan fasilitas. Tapi juga harus membangun semangat berkompetisi. Untuk Pra Porprov, saya harap Pemkab mengalokasikan anggaran untuk kegiatan itu,” ujar Rafi.(Jya)

64 Pencari Kerja di Paser Ikuti Pelatihan

Tana Paser (gerbangkaltim.com) Sebanyak 64 pencari kerja lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Paser, mengikuti pelatihan yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah itu, Selasa (26/9). Pelatihan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aji Sayid Fathur Rahman.

Kepala BLK Paser Sumarliani mengatakan, dari 172 pendaftar, pihaknya hanya menerima 64 pencari kerja untuk empat jenis pelatihan.

“Dari 172 pendaftar dari berbagai kecamatan di sini, hanya kami terima 64 orang. Mereka mengikuti empat jenis pelatihan,” kata Sumarliani.

Keempat pelatihan itu yakni pelatihan kewirausahaan tata boga, pelatihan kewirausahaan kecantikan, pelatihan kompetensi dasar otomotif, dan pelatihan kompetensi dasar menjahit.

“Untuk pelatihan pelatihan kewirausahaan tata boga dan pelatihan kewirausahaan kecantikan alokasi dananya bersumber dari APBD.

Sedangkan pelatihan kompetensi dasar otomotif dan pelatihan kompetensi dasar menjahit dari APBN,” kata Sumarliani.

Pelatihan kewirausahaan tata boga dan kecantikan dilakukan selama 10 hari. Adapun pelatihan kompetensi dasar otomotif dan menjahit dilakukan selama satu bulan.

“Para peserta adalah yang tidak memiliki pekerjaan,” ujar Sumarliani.

Sementara Sekda Paser Aji Sayid Fathur Rahman berharap pelatihan itu dapat meningkatkan kompetensi para peserta sehingga dapat bersaing dalam mencari pekerjaan.

“Semoga pelatihan tersebut dapat menjadi modal untuk meningkatkan kompetensi dalam persaingan mencari pekerjaan. Bahkan bisa menjadi modal mereka dalam membuka usaha dan lapangan pekerjaan,” ujar Fathur Rahman.(Jya)

Pembangunan Bandara Paser Akan Dilanjutan

SAMARINDA-Pembangunan Ban-dara Tana Paser yang lama mangkrak, dalam waktu dekat akan dilanjutkan. Angin segar berhembus akan penuntasan bandara setelah perkara korupsi yang menghambat pembangunannya selesai.

Harapan itu datang dari Pemerintah Pusat yang memberikan sinyal untuk melanjutkan pembangunannya. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melalui Dinas Perhubungan telah menyampaikan permohonan bantuan melalui APBN. Jadi kelanjutan pembangunan akan didanai APBN. Sebelumnya, pembangunan bandara dibiayai APBD Provinsi Kaltim dan APBD Paser.

Kemungkinan turunnya pendanaan dari pusat diungkap mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, Adi Maulana. Ia menyebut, pihaknya telah mengajukan permohonan itu pada 2015 silam. 

“Kami mengharapkan bandara di Tana Paser dilanjutkan lagi pembangunannya sesuai SK, karena sisi udara memang perlu dana besar. Artinya kami mengharapkan pemerintah pusat turut membantu ini. Dalam perjalannaya kami sudah sampaikan ke pusat, hanya  tinggal  melengkapi beberapa dokumen seperti dokumen perencanaan teknisnya dalam kondisi aktual,” ujar Adi yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kominfo Paser saat ditemui Koran Kaltim di Samarinda, Rabu (27/9) kemarin.

Ia menjelaskan, setelah sempat terhenti pada 2014 silam karena terlilit kasus dugaan korupsi yang menyertai pembangunannya, sampai saat ini masih belum ada kelanjutannya.

Sedangkan penanganan kasusnya, sejauh ini masih bergulir. Sidang juga terus dilakukan di Pengadilan Negeri Samarinda.

Rabu (27/9) kemarin, 3 orang saksi kembali dihadirkan. Sampai saat ini, setidaknya sudah 9 orang terdakwa jadi pesakitan. Salah satunya, telah meninggal di dalam Lapas Klas II Samarinda, belum lama ini.

Adi Maulana, yang juga menjadi saksi pada kasus tersebut mengaku sedianya progres pembangunan bandara secara fisik sudah mencapai 23 persen untuk sisi udara.

 “Total runway sesuai rencana awal itu 1.850 meter, kalau badan jalan sudah tinggal finalisasi saja,” ujar Adi.

Ia membeber, secara keseluruhan sudah ada Rp100 miliar lebih dana yang diserap dalam pembangunan bandara tersebut. Sementara untuk progres sisi daratanya, yakni bangunan pendukung sudah mencapai 80 persen.

Melanjutkan pembangunan tersebut, kata Adi diperlukan sedikitnya Rp377 miliar dana tambahan, hanya untuk sisi udara.

“Tapi bertahap, sesuai keadaan kon-disi Kabupaten Paser.  Yang penting  itu bisa operasional dulu,” tukasnya. (rs)

15 Orang Dilatih Pendataan Data Keluarga Baru

Pendataan: Kadis P2KBP3A Kabupaten Paser Faulina Widriyani saat membuka orientasi petugas Pendataan Baru Data Keluarga Indonesia (PBDKI) 2017. Mereka akan mendata keluarga baru yang belum terdata. (FOTO: SURYA/KK)

TANA PASER – Sebanyak 15 orang menikuti pelatihan orientasi sehari petugas Pendataan Baru Data Keluarga Indonesia (PBDKI) 2017 yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Paser, Rabu (27/9).

Kadis P2KBP3A Kabupaten Paser Faulina Widriyani saat pembukaan menyampaikan pelaksanaan pendataan akan dilakukan selama sebulan, mulai 1 - 30 oktober 2017.

“Pendataan akan dimulai pada Bulan Oktober. Dengan pelaksanaan pendataan baru yang difokuskan pada tiga desa di wilayah Kecamatan Tanah Grogot, seperti Desa Senaken, Sungai Tuak dan Desa Tapis,” ungkapnya.

Untuk sasarannya, lanjut dia akan difokuskan kepada keluarga baru atau belum terdata. Misalnya, pasangan yang baru menikah. Kendati demikian, pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap data-data lama untuk diperbaharui sesuai dengan kondisi terakhir.

“Pendataan ini, tujuannya untuk memperbaharui data yang sudah ter-update, pada 2015, sehingga banyak perubahan yang harus di-update kembali, makanya untuk petugasnya kami memilih warga dilokasi pendataan,” ucapnya.

Dikatakan dia target pendataan 2017 di Kabupaten Paser adalah sekitar tiga ribu kepala keluarga (KK). Dan petugas pendataan itu nantinya akan berkoordinasi dengan jajaran kecamatan dan kelurahan atau kepala desa untuk dapat diteruskan kepada seluruh Rukun Tetangga (RT) di lokasi pendataan dilaksanakan.

“Para petugas ini, akan dilengkapi dokumen dan identitas diri yang bertujuan agar lebih memberikan kemudahan dalam melaksanakan pendataan. Dan nantinya, peran kepala desa dan RT sangat kita harapkan, terutama penyampaiannya kepada masyarakat terkait petugas data ini,” ujarnya.

Senada, Kasubid Penyelenggaraan Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Herlan Elana mengatakan, bahwa Kabupaten Paser ditarget sebanyak tiga ribu KK dalam pelaksanaan pendataan keluarga baru 2017. “Ini, di samping pemutak-hiran data 2015 lalu,” katanya. (sur)

Kegiatan Pendampingan Bapak Bupati memonitoring pembangunan jalan di kab Paser

Hari Kamis tanggal 19 September 2017, Bappeda Kabupaten Paser dalam hal ini melalui Bidang P3EP (Penelitian,Pembiayaan,Pengendalian Evaluasi Pembangunan) melakukan kegiatan Pendampingan bersama Bupati Paser dalam rangka monitoring Progres Pembangunan Infrastruktur Kab.Paser

Bapak Bupati Paser bersama unsur Muspida dan Perangkat Daerah, melakukan monitoring langsung kegiatan pembangunan Infrastruktur, dalam hal ini Bupati Paser bersama rombongan meninjau langsung progres pembangunan jalan Rigid Tepian Batang kemudian dilanjutkan meninjau pembangunan jalan perumahan Desa Damit. Setelah berbincang-bincang dengan warga setempat dan PD (Perangkat Daerah) yang menangani langsung kegiatan tersebut (PU Tata Ruang), Bapak Bupati berserta rombongan dilanjutkan kearah Desa Lempesu untuk meninjau pembangunan lanjutan Jembatan Sungai Sadu yang terlihat masih dalam progres pengerjaan, setelah itu Bapak Bupati meninjau jalan-jalan yang telah selesai di bangun di sekitar Area Kecamatan Paser Belengkong dan terakhir rombongan menuju Pasar Senaken untuk melihat pembangunan jalan yang telah di selesaikan di dalam area Pasar Senaken tersebut.
Dokumentasi lengkapnya dapat diliat di Gallery Photo Bappeda Kab.Paser --->2017-->Halaman 5

Kegiatan Monitoring Pengairan di Kec Long Kali

Pada hari kamis tanggal 14 september 2017, Bappeda Kabupaten Paser dalam hal ini melalui Bidang P3EP (Penelitian,Pembiayaan,Pengendalian Evaluasi Pembangunan) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengairan di Kec.Long Kali.

Tim monitoring dan evaluasi Bappeda Kab Paser didampingi langsung oleh Perangkat Daerah (PD) yang menangani kegiatan tersebut yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang melalui bidang sumber daya air (eks pengairan). Tim Monitoring Bappeda dan Dinas PU Tata Ruang juga didampingi oleh Kontraktor Pelaksana serta Konsultan Pengawas seperti : CV.Mitra Talenta Prima, CV. Semoga Jaya, CV.AGE Karya, dan CV. Mitra Rajamas.

Tim Monitoring dan Evaluasi Bappeda Kab.Paser meninjau beberapa titik kegiatan pengairan yang dilaksanakan area kecamatan Long Kali, lokasi yang di tinjau langsung sebagai berikut:

-Peningkatan Jaringan Irigasi (Daerah Irigasi) DI . Pulau Mengkudu

-Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder (Daerah Irigasi) DI . Dekoy

-Peningkatan Jaringan Irigasi (Daerah Irigasi) DI. Mendik

-Pengendalian Banjir pada Daerah Desa Mendik Makmur serta Normalisasi Sei Sekedui

-Lanjutan Normalisasi Saluran Irigasi Desa Makmur Jaya Kec. Long Kali

Kegiatan Pengairan yang dilaksanakan di Kec Long Kali, tercatat hingga tanggal 14 September 2017 progres kegiatan mencapai 80-100%.

Dokumentasi lengkapnya dapat diliat di Gallery Photo Bappeda Kab.Paser --->2017-->Halaman 5

Gaji Panwascam di Bawah UMK

TANA PASER – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Paser tengah membuka pendaftaran untuk pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Paser. Sebanyak 30 Panwascam bertugas di 10 kecamatan di Kabupaten Paser. Untuk pendaftarannya sendiri dibuka mulai 19-25 September 2017.

Namun, bagi kecamatan yang belum memenuhi syarat kuota pelamarnya, yakni 9 orang, maka masa pendaftarannya diperpanjang lima hari. Lantas, berapa gaji yang akan diterima para anggota Panwascam terpilih ini nantinya?

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Paser Nur Khamid, jumlah honor untuk masing-masing Panwascam akan disesuaikan dengan aturan atau regulasi yang ada. “Honor Panwascam, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) dan Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan (Menkeu),” ungkapnya, kemarin.

Untuk Ketua Panwascam, lanjut dia, sebesar Rp1.850.000 per bulan. Sedangkan untuk anggota Panwascam yakni sebesar Rp1.600.000 per bulan. “Iya, selisih Rp250 ribu, dan belum termasuk pajak. Namun, itu hanya gaji per bulannya, kalau untuk rapat atau pertemuan di Kabupaten, ada lagi sendiri,” ucapnya.

Dikatakannya, Panwascam bakal dikontrak untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 atau Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim) 2018 mendatang.

“Panwascam masih bersifat adhoc, makanya perekrutannya setiap event penyelenggaraan. Tapi, kami masih menunggu edaran dari Bawaslu Kaltim, apakah panwascam yang tengah diseleksi ini akan sampai Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019 mendatang,” ujarnya.

Untuk diketahui, Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2017 telah diketok sebesar Rp2.339.556,37 pada 27 Oktober 2016 lalu dan berlaku mulai 1 Januari 2017. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Paser 2017 adalah sebesar Rp2.373.922,50.

UMK 2017 telah mengalami peningkatan sebesar Rp180.922,50 apabila dibandingkan dengan UMK Paser 2016 yaitu sebesar Rp2.193.000. Jika dinilai dengan besaran gaji panwascam di Kabupaten Paser, tentu nilainya jauh dibawah k UMP Kaltim maupun UMK Paser.

Terkait hal ini, Nur mengatakan nominal besaran gaji Panwascam dapat disesuaikan apabila memiliki landasan hukumnya. “Jika ada landasannya, maka gaji panwascam bisa disetarakan atau disesuaikan. Karena, jika dilihat besaran nilainya berdasarkan regulasi, ini adalah standar hidup di Pulau Jawa, tapi kami akan pelajari terlebih dahulu,” paparnya.

Terkait proses pendaftaran Panwascam tentang syarat kesehatan rohani atau tes psikologi yang harus dilakukan ke Balikpapan, terang Nur Khamid, sudah jadi ketentuan.

“Memang syarat pendaftaran panwascam kali ini agak berbeda bila dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, khususnya sehat jasmani, rohani dan narkoba. Untuk di Paser, hanya bisa mendapatkan surat keterangan sehat jasmani dan narkoba, sedangkan untuk rohaninya, terdekat bisa di Balikpapan,” pungkasnya. (sur)

Daerah Penghasil, Pajak Penjualan CPO Nihil

TANA PASER – Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Paser Bahriansyah mengungkapkan, sumbangan pajak penjualan Crude Palm Oil (CPO) Paser adalah zero atau nol. Padahal, Kabupaten Paser memiliki puluhan ribu hektare kebun sawit dan 33 pabrik minyak sawit atau CPO.

“Saat mengikuti kegiatan di Kantor Gubernur, Samarinda, perpajakan menyampaikan semacam rilis bahwa sumbangan pajak perikanan Paser nol, pertanian dan perkebunan Paser juga nol bayar pajaknya. Padahal, sudah jelas Paser yang menghasilkan buah sawit untuk diolah CPO,” ungkapnya, kemarin.

Usut punya usut, lanjut dia, ternyata pajak penjualan CPO itu tercatat atas nama pelabuhan penerima CPO. Di mana pelabuhan berada maka daerah itulah yang berkontribusi terhadap pajak penjualan CPO.

“Jadi, bukan dicatat berdasarkan daerah di mana instansi menanganinya, tapi pelabuhan penerimanya. Misalnya, pelabuhannya di Medan, maka Medan yang mendapatkan kontribusi pajaknya,” ucapnya.

Karenanya, sambung dia, jangan heran jika kebun dan pabriknya ada di Kabupaten Paser atau di Provinsi Kaltim tapi seolah-olah hasilnya tidak ada. “Begitu pula saat kami mengusulkan anggaran pembinaan petani. Dari data kontribusi pajak, Paser tidak menghasilkan apa-apa, tentunya usulan akan sulit dikabulkan,” sebutnya.

Dikatakannya, hal tersebut berbeda dengan di Pulau Jawa. Pasalnya, pajak penjualan tembakau di dapat oleh daerah penghasilnya. Sedangkan untuk komoditas sawit belum ada regulasinya.

Kontribusi nyata sektor perkebunan di Kabupaten Paser hanyalah merusak jalan, walaupun tak dapat dipungkiri bahwa kebun-kebun sawit hingga kini telah menghidupi sebagian warga Kabupaten Paser.

“Masyarakat mendapatkan penghasilan dari menjual sawit, itu tidak bisa kita pungkiri, bahkan masyarakat kita masih bisa bertahan hidup saat produksi padi minus setiap tahunnya. Dari mana masyarakat membeli beras dari luar, kalau bukan dari hasil menjual buah sawit,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Paser I Gusti Putu Suantara yang pernah menjabat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan (sebelum dilebur menjadi Distan) menerangkan, bahwa pajak penjualan CPO masuk ke kas negara, selanjutnya dibagikan ke daerah dalam bentuk dana perimbangan yang disesuaikan kontribusi pajak.

“Makanya, kami harapkan kepada semua perusahaan di Paser untuk berkantor di Ibukota Kabupaten, agar memudahkan koordinasi dan komunikasi untuk membangun daerah. Bagaimana pun, mereka berusaha disini tentunya maju tidaknya daerah ini berpengaruh pula terhadap perusahaan mereka,” imbuhnya. (sur)

BLK Paser Belajar ke Sragen

TANA PASER – Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Kabupaten Paser sedang giat-giatnya membenahi diri, baik dengan cara melakukan berbagai pelatihan bekerjasama pihak ketiga maupun meniru keberhasilan BLK di daerah lain. Seperti baru-baru ini, BLK Paser berkunjung ke BLK Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di Sragen nomenklatur lembaga ini adalah Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja atau UPTLK Technopark Ganesha Sukowati.

Kunjungan kerja yang dipimpin Sekretaris Daerah Fathur Rahman ini diterima kepala UPTLK Budi di ruang pertemuan UPTLK Ganesha Sukowati, Jumat (22/9). Menurut Kepala BLK Paser Sumarliani, kunjungan ke Sragen ini bertujuan untuk melihat sistem kerja UPTLK Sragen dalam mencetak calon tenaga kerja juga dalam memanfaatkan jaringan kerja dengan pihak lain.

Dua hal ini menurut Sumarliani sudah berjalan di Paser namun belum maksimal karena kepercayaan masyarakat terhadap BLK masih rendah. “Dengan seringnya kami melakukan pelatihan merupakan sakah satu cara mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari masyarakat,” kata Sumarliani.

Terkait dengan jaringan kerja, Sumarliani megaku BLK sangat jauh di belakang UPTLK Sragen. “Mereka sudah bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, juga dengan beberapa perguruan tinggi seperti UNS Solo, UGM Jogja dan Unhas Makassar,” lanjutnya.

Terkait jaringan kerja ini, Sumarliani mengaku tidak akan muluk-muluk. Di Paser banyak perusahaan yang bisa diajak bekerja sama, jadi, pihaknya akan mengajak perusahaan untuk bersama-sama mencetak calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, juga mengakomodir warga Paser yang ingin mandiri melalui jalur wira usaha.

Selain Sekda, dalam kunjungan ini ikut juga Asisten I Setda Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bappeda Putu Suantara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sancoyo bersama Sekretaris Sutomo dan jajarannya, Kepala Bagian Pemerintahan dan Humas Muhammad Tauhid dan Kepala Bagian Bina Kesra II Dharni Hariyati beserta jajarannya. (aks)

APBD-Perubahan Paser 2017 Sebesar Rp1,955 Triliun

TANA PASER – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Paser untuk Tahun Anggaran (TA) 2017 adalah sebesar Rp1,955 triliun. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD Perubahan Paser TA 2017, Jumat (22/9) lalu.

Untuk diketahui, Nota Keuangan dan Rancangan APBD Perubahan 2017 ini, diserahkan oleh Bupati Paser Yusriansyah Syarkawie kepada Ketua DPRD Kabupaten Paser Kaharuddin selaku pimpinan sidang paripurna setelah pengantar Nota Keuangan APBD Perubahan 2017 dibacakannya.

Dalam penyampaian pokok-pokok penjelasan dalam APBD Perubahan 2017, Bupati Yusriansyah yang hadir bersama Wakil Bupati (Wabup) Mardikansyah mengapresiasi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD Kabupaten Paser. “Total pendapatan direncanakan sebesar Rp1,54 Triliun (APBD 2017), mengalami kenaikan sebesar Rp86,7 Miliar. Sehingga, total pendapatan menjadi Rp1,62 Triliun,” ungkapnya.

Dimana, lanjut ia, total pendapatan itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan sebesar Rp106,11 Miliar naik menjadi Rp109,81 Miliar. Yang tercakup PAD dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Terutama yang bersumber dari deviden penyertaan modal pada Bankaltim dan PAD yang sah lainnya.

Sedangkan pendapatan dari dana perimbangan yaitu pendapatan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp538,25 miliar naik menjadi Rp541,95 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp387,4 miliar mengalami penurunan menjadi Rp384 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp174,31 miliar mengalami kenaikan menjadi Rp178,3 miliar.

“Bagian pendapatan daerah sah lainnya sebesar Rp336,78 miliar naik menjadi Rp413,12 miliar. Terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi Rp190,14 miliar, Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp117,54 miliar, di mana sebesar Rp110,04 miliar diantaranya merupakan Dana Desa,” ucapnya.

Dikatakannya, besaran penerimaan pembiayaan yang merupakan proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya, diperkirakan sebesar Rp145,33 miliar. Jika berdasarkan uraian pendapatan dan penerimaan netto, maka kemampuan fiskal Pemkab Paser guna membiayai belanja pada APBD Perubahan 2017 ialah sebesar Rp1,955 triliun atau meningkat dari besaran APBD murni 2017 yang hanya sebesar Rp1,709 triliun.

“Belanja tidak langsung sebesar Rp909,86 Miliar, dan belanja langsung sebesar Rp1,045 triliun. Sedangkan belanja langsung yang direncanakan Rp866,61 Miliar naik menjadi Rp1,045 triliun,” paparnya.

Lebih lanjut, Yusriansyah berharap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Perubahan 2017 segera diagendakan pembahasannya, supaya APBD Perubahan 2017 dapat di-Perda-kan sesuai jadwal yang telah ditentukan. (sur)

Bentuk 17 Posko Karhutla

WASPADA: Tim Manggala Agni aktif berpatroli sekaligus melakukan sosialisasi kepada warga yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.(dok.maggala agni)

PROKAL.CO, TANA PASER – Kesiapsiagaan Manggala Agni melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun 2017 ini, dengan membentuk Posko Patroli Terpadu (Patdu) di sepuluh kecamatan. Secara keseluruhan, Manggala Agni membentuk 17 posko yang berlokasi di 17 desa rawan kebakaran.

Kepala Manggala Agni Kabupaten Paser M Faisal menyebutkan dibentuknya Pos Patdu Karhutla tersebut guna memudahkan tim gabungan yang terdiri TNI, Polri dan Manggala Agni untuk menyampaikan laporan jika terjadi kebakaran. Posko-posko tersebut juga sengaja ditempatkan di sejumlah lokasi yang strategis, sehingga pelaporan via aplikasi WhatsApp pun dapat dilakukan tanpa terkendala jaringan atau sinyal.

Dari 17 posko yang dibentuk, sebanyak 7 posko di antaranya telah berjalan sejak Agustus 2017 hingga November 2017. Faisal mengungkapkan pembentukan 7 posko itu merupakan instruksi langsung dari kementerian dan sumber pendanaannya juga ditanggung sepenuhnya oleh kementerian.

“Tujuh posko tersebut yakni Posko Rantau Panjang, Posko Pasir Belengkong, Posko Kerang, Posko Muser, Posko Long Gelang yang berlokasi di Kelurahan Long Ikis, Posko Longkali di Kelurahan Longkali, dan Posko Muara Komam,” ujar Faisal, Senin (25/9).

Lantas 10 posko lainnya baru saja mulai dibentuk pada September ini, dan sumber pendanaannya berasal dari Balai Pengendalian dan Perubahan Iklim (PPI) dan Karhutla Kaltim. Sepuluh posko itu adalah Posko Janju, Posko Laburan, Posko Petangis, Posko Batu Kajang, dan Posko Libur Dinding yang berlokasi di Desa Muser. Selanjutnya, Posko Kuaro, Posko Long Ikis, Posko Sebagung Taka serta Posko Batu Butok.

“Sebanyak 17 posko itu bertugas melakukan patroli di desa/kelurahan yang telah ditentukan, yaitu wilayah-wilayah yang berdekatan dengan posko tersebut,” jelasnya.

Selain melakukan patroli pada titik-titik rawan karhutla, para petugas patrol pun diwajibkan melakukan pendekatan persuasif kepada warga sekitar. Sosialisasi dengan menjunjung keakraban terus dilakukan, tidak jarang para petugas mendatangi lokasi berkumpulnya warga seperti warung-warung guna mengajak mereka tidak membuka lahan dengan cara membakar. (*/ns/san/k9)