Tana Paser (gerbangkaltim.com) Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Praja Kabupaten Paser di Tanah Grogot, Kamis (20/7), menuntut adanya revolusi birokrasi kepada pihak kampus
Berkumpul di Graha Pemuda Kabupaten Paser, Jalan RA Kartini, para mahasiswa ini secara bersama-sama menuju kampus.
Koordinator Aksi M Napis mengatakan tersapat tujuh point tuntutan yang disampaikan kepada pihak kampus.
“Ada tujuh point tuntutan yang kami sampaikan, yang menjadi keluh kesah Kami,” kata Napis.
Revolusi Birokrasi Kampus kata Napis sangat penting mengingat sistem birokrasi di kampus tersebut tidak berjalan dengan semestinya dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan.
“Dalam kurun waktu beberapa tahun ini, kami melihat sistem birokrasi tidak berjalan dengan semestinya,” kata Napis.
Selama beberapa tahun belakangan ini, kata Napis, mahasiawa merasa belum terpenuhi kebutuhan dasarnya.
“Masih banyak yang belum terpenuhi, khususnya sarana, prasarana dan fasilitas kampus,” kata Napis.
Tujuh poin tuntutan yang disampaikan kata Napis terangkum segala keresahan yang dirasakan mahasiswa STIE WP dari empat angkatan. Mulai dari angkatan 2013-2016.
“Pertama, kami meminta kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja untuk meninjau kembali Standar Operasional Prosedur ( SOP ) rekrutmen tenaga pengajar atau dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja sesuai dengan UU Nomor 12/2012 pasal 18 ayat 3 tentang program pendidikan tinggi,” kata Napis.
Kedua lanjut ia, mahasiawa meminta kepada Ketua Sekolah Tinggi untuk bertanggungjawab atas rusaknya sistem manajemen serta menata ulang Kembali sistem manajemen yang ada di kampus tersebut.
“Ketiga kami meminta kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja untuk menjamin Akreditasi baik Prodi maupun Institusi serta adanya transparansi dalam proses maupun hasil akreditasi,” kata Napis.
Tuntutan keempat yang disampaikan lanjut ia yakni meminta kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja untuk melengkapi fasilitas kampus sebagai penunjang proses belajar mengajar.
Kemudian tuntutan kelima yakni mahasiawa meminta kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja untuk memberikan hak uang iuran BEM agar dapat dikelola sepenuhnya oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Legislatif Mahasiswa, kata Napis.
Keenam, meminta kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Praja untuk bertanggungjawab atas hilangnya uang iuran perpustakaan yang selama ini telah dibebankan kepada mahasiswa.
Terakhir, meminta kepada Yayasan dan Sekolah Tinggi untuk melakukan audit terhadap keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja.
“Inilah yang ingin kami suarakan kepada pihak kampus dan yayasan yang menaungi STIE WP. Makanya, kami ingin agar Ketua STIE WP dihadirkan, apabila tidak kami juga akan melakukan aksi serupa kedepannya di Kantor DPRD Paser, pungkas Napis.(Jya)
No comments:
Post a Comment