Fokus Perbaikan Jalan dan Kesehatan

PROKAL.CO, TANA PASER – Anggota DPRD Kabupaten Paser bersama sejumlah SKPD lingkup Pemkab Paser melakukan rapat pembahasan Raperda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016–2021. Kegiatan itu dipimpin Sutarno, berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD Paser, Selasa (25/7).

Anggota DPRD Paser yang hadir adalah Aspiana, Umar, Udin Sahili dan Iskandar. Sedangkan dari Pemkab Paser, ialah Sekretaris Bappeda Muksin, Kasubbag Perencanaan Bappeda Syahruddin, Bagian Organisasi Suryani dan Bagian Hukum Kusnedi.

 Anggota dewan Udin Sahili mengatakan pendapatnya terkait visi-misi bupati Paser  yang mengatakan 70 persen anggaran masuk ke desa, sedangkan 30 persen masuk ke kota. Berikut, tentang anggaran PTT yang turun drastis. “Mohon penjelasan, bagaimana baiknya pihak pemerintah menyikapi permasalahan tersebut,” ujarnya.

Sedangkan Iskandar mempertegas hal yang menurutnya perlu dibahas dalam RPJMD, yakni mengenai pembangunan jalanan.

 “Sekarang banyak jalan yang ada di Kabupaten Paser mengalami kerusakan. Makanya kalau perlu, pemerintah harus turun ke lapangan agar bisa melihat langsung mana jalan yang harus diprioritaskan. Persoalan lainnya juga banyak yang harus didahulukan juga seperti cagar alam, perikanan, pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Lantas, Aspiana menyampaikan keluh-kesah sebagian masyarakat terkait Dinas Kesehatan dan rumah sakit yang selalu kekurangan obat-obat atau tidak tersedia di apotik rumah sakit. Akibatnya, warga harus membeli di luar.

Sekretaris Bappeda Muksin mengatakan, mengenai penanganan jalan pada tahun 2018 depan pemerintah akan membentuk satgas khusus yang tugasnya akan memperbaiki jalan darurat di kecamatan maupun provinsi.

“Dananya sudah kami anggarkan alam perubahan. Sedangkan mengenai cagar alam, kami mengajukan untuk 16 desa. Lantas perikanan akan dikoordinasikan secepat mungkin dan pendidikan masih akan dilihat perkembangannya,” jelasnya.

Mengenai visi-misi bupati yang akan mendahulukan anggaran di desa, namun belum dirasakan hingga sekarang, akibat  banyak proyek yang belum dilelang. “Kami akan semaksimal mungkin membahas hal tersebut dengan tim BPKAD dan SKPD yang bersangkutan,” tambah Muksin.

Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan mengatakan, hingga sekarang masih banyak masyarakat yang masih belum tahu tentang aturan mendapatkan obat-obatan. Berikut  masih banyak warga belum memiliki kartu BPJS.  (hmserm/*/ns/san/k9)