Menanglah dengan Cara yang Keren

Panwaslu Inginkan Pilgub 2019 Bersih

DEMOKRASI BERSIH: Para perwakilan tim sukses menandatangani nota kesepahaman tolak politik uang dan politisasi SARA, kemarin (14/2).NAJIB/KP

PROKAL.CO, TANA PASER – Dihadiri empat tim sukses (timses) dari masing-masing pasang calon gubernur (cagub) Kaltim yang bertarung di pilkada pada 27 Juni 2018 mendatang, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Paser menghelat deklarasi bertema Tolak Politik Uang dan Politisasi Suku, Agama, dan Ras (SARA) agar melahirkan pemilu yang berintegritas.

“Begitulah jargon terbaru untuk pemilu kali ini. Bukan lagi ambil uangnya, jangan pilih calonnya seperti jargon sebelumnya,” ujar Ketua Panwaslu Paser Nur Khamid, kemarin (14/2). Terhitung besok atau tepat 15 Februari, para timses di daerah sudah bisa melakukan kampanye sampai tiga hari sebelum hari pemilihan. Tahun politik yang krusial ini, kata Khamid, membuat penyelenggara KPU dan panwaslu harus ekstra keras mengawas, termasuk menjaga terjadinya politik uang dan isu SARA.

Kendati dihadapkan pada minimnya personel yang hanya ada 3 komisioner tingkat kabupaten, 3 panwas di tiap kecamatan, dan 1 panwas di tiap kelurahan dan desa. Pelanggaran dalam pemilu, diakuinya, sulit diawasi karena luasnya wilayah dan jangkauan petugas. Apalagi Kaltim sendiri masuk dalam tujuh besar di Indonesia daerah yang rawan terguncang isu SARA. Untuk politik uang masih di luar tujuh besar.

“Kami tekankan kepada para timses dan cagub, menanglah dengan keren tanpa menggunakan dua praktik kotor ini. Tidak saling hina dan menebar fitnah. Nantinya mendekati hari puncak, ada panwas di tiap tempat pemungutan suara agar yang bisa kami jadikan dasar perhitungan,” jelasnya.

Sementara Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Paser Aji Sayid Fathur Rahman mengatakan, deklarasi tersebut merupakan momen penting dalam rangkaian proses tahapan pilkada. Sebelum masuk masa kampanye, menurutnya, sangat tepat panwaslu menyelenggarakan sosialisasi itu. “Saya yakin ini bentuk komitmen semua komponen masyarakat. Kami pun dari pemerintah ingin pilkada yang damai. Yakni pilkada yang damai dan bebas politik uang, Laporkan jika ada pelanggaran,” ujar Fathur.

Politik uang sangat memengaruhi cara berpikir dan mengganggu sistem demokrasi, bahkan merusak pandangan masyarakat tentang demokrasi. Fathur menegaskan politik kotor adalah musuh dari demokrasi Pancasila. Meskipun disadari bahwa setiap pemilihan ada persaingan yang ketat berpotensi menggiring masyarakat menjadi terkotak.  (*/jib/iza/k9)