Anggaran Pembangunan Desa di Paser Rp1,08 Triliun

TANA PASER - Pemerintah Kabupaten Paser memfokuskan pembangunan daerahnya di wilayah desa. Jumlah anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah dikalim sebagai yang terbesar. Dari APBD Kabupaten Paser Rp1,6 triliun, 81,6 persennya fokus untuk pembangunan desa.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Paser, Putu Suantara mengatakan anggaran pembangunan pedesaan mencapai 81,6% dari APBD Kabupaten Paser. Jumlah ini merupakan anggaran terbesar dibandingkan sektor pembangunan lainnya. “Anggaran perencanaan pembangunan di desa–desa sudah mencapai Rp1,08 T dari jumlah APBD Paser Rp1,6 T,” ucap Putu.

Jadi dari target 70-30 kata dia sudah terlampaui. Hanya saja karena jumlah desa banyak di Paser sehingga pembangunan di desa tidak terlalu nampak. “Kalau anggaran difokuskan pada satu titik nantinya akan terjadi ketimpangan, maka dari itu perlu ada pemerataan dan prioritas,” tegasnya.

Dia menjelaskan pembagian pembelanjaan di Kabupaten Paser yang terbagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. “Belanja langsung merupakan merupakan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti pembangunan sarana jalan, Pembangunan Rumah Layak Huni dan lainnya, sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari gaji pagawai, gaji honor dan lainnya,” Jelas Putu.

Selain tentang APBD disampaikan juga terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui APBN. DAK Paser Tahun 2018 mencapai Rp156 miliar lebih.

Putu Suantara berharap dengan perencanaan anggaran yang ada ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu harus, hanya saja perlu ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah,” Pungkas Putu.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), Muhammad Fauji saat ditemui diruangannya mengatakan alokasi dana pembangunan desa di Kabupaten Paser mencapai 80% dikucurkan untuk kenajuan desa. “Berdasarkan perencanaan anggaran yang sudah dimasukkan pembangunan dominan ke arah pedesaan,” ungkap Fauji.

Dijelaskan juga berbagai usulan yang masuk dan sudah di sahkan berupa, pembangunan rumah layak huni serta perbaikan dan peningkatan sarana jalan. Itu yang dominan dari setiap desa.

“usulan yang dominan memang pada permasalahan jalan dan rumah layak huni, tapi selain itu masih ada juga yang lain, seperti kebutuhan air bersih,” imbuhnya. (dc1217)