Sengketa Lahan, Warga Tutup Akses Perusahaan

TUTUP AKSES: Aksi warga yang menutup akses jalan masuk perusahaan. (Dwicahyo/korankaltim)

TANA PASER – Ratusan Warga dari Desa Petangis Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, menutup akses jalan masuk kebun milik PT Multi Makmur Mitra Alam (M3A) dan Bumi Mulia Makmur Lestari (BMML) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Batu Engau.
Koordinator aksi, Agus Salim mengatakan aksi penutupan tersebut dilakukan karena pihak perusahaan belum membayar ganti rugi lahan milik warga seluas 1000 hektare di Desa Petangis.
“Kami tetap akan portal akses perusahaan sampai perusahaan (PT M3A) ini sampai pihak perusahaan membayar ganti rugi terhadap lahan warga,” ungkap Agus, Senin(26/2).
Perselisihan ini, imbuhnya, sudah berlangsung sejak 12 tahun yang lalu. “Padahal lahan tanah kami ini punya legalitas, surat dan kepemilikannya jelas,” kata Agus.
Sampai saat ini, pihak perusahaan tidak memberikan respon terhadap tuntutan masyarakat.“Masyarakat yang menuntut haknya ini merupakan ahli waris dari pemilik lahan sah, sebab mereka memiliki berkas kepemilikan lahan,” terangnya.
Sebelum menggelar aksi tersebut, pihaknya sudah melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan. Namun, hasil negosiasi tersebut selalu deadlock.
“Perusahan hanya akan membayar kompensasi tali asih sebesar Rp1,5 miliar, sedangkan tuntutan yang kami ajukan sudah jelas di surat tuntutan yang pertama yaitu sebesar Rp10 miliar,” tukasnya.
Agus menganvam akan menduduki lahan perusahaan jika tuntutan mereka tidak didengar. Warga juga berencanamenggelar ritual adat yang bertujuan agar permasalahan tersebut bisa cepat selesai.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan ritual adat, ini masih direncanakan kapan waktu yang pas, tujuannya agar permasalahan ini segera selesai dengan damai tanpa ada kekerasan,” pungkasnya. (dc1217)

Disperindagkop Paser Gelar Operasi Pasar

OPERASI PASAR: Disperindagkop menggelar operasi pasar tabung elpiji subsidi 3 Kg. (Foto: Dwicahyo/korankaltim)

TANA PASER- Tingginya harga eceran tabung elpiji 3 Kg disikapi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Paser dengan menggelar Operasi Pasar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di dua kecamatan di kabupaten Paser.

Staf Bidang Pengawasan Disperindagkop Paser Marwan saat dihubungi media ini mengatakan, operasi pasar masih fokus diduga kecamatan yaitu Kecamatan Batu Sopangdan Muara Komam.“Saat ini masih menangani di dua kecamatan, tapi secara bertahap akan dilaksanakan di kecamatan lain,” ujar Marwan, Senin (26/2).

“Dua kecamatan ini secara geografisterletak di perbatasan sehingga dikhawatirkan tingginya harga elpiji karena ada faktor ‘sebelah’,” Imbuh Marwan.

Sempat ada informasi yang diterima bahwa masyarakat di dua kecamatan tersebut menggunakanelpijidari provinsi tetangga. “Adanya operasi pasar ini untuk memutuskan sekaligus mencegah penyebaran tabung gas elpiji 3 Kg yang tidak sesuai dengan wilayahnya,” imbuh Marwan.

Diharapkan dengan dilaksanakannya operasi pasar tersebut bisa meringankan beban masyarakat. “Kalau harga dipangkalan memang masih normal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja untuk di eceran ini yang masih belum bisa diatasi,” jelasnya.

Menurutnya, Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji untuk Kabupaten Paser belum ditetapkan pemerintah sehingga Disperindagkop belum bisa menindak pengecer.

“Sudah diajukan usulan untuk menetapkan HET, saat ini tinggal dimusyawarahkan dengan pemerintah kabupaten,” jelas Marwan.

Disperindagkop berharap pemeritah segera menetapkan HET tabung elpiji subsidi agar bisa memberikan tindakan kepada pengecer yang ‘nakal’. (dc1217)

Sekring Listrik Meledak, Pelayanan di Kantor Kelurahan Tanah Grogot Lumpuh

Petugas kelurahan menunjukkan lokasi dak yang bocor tepat diatas KWH meter listrik. (Foto: dwicahyo/korankaltim.com)

KORANKALTIM.COM, TANA PASER- Pelayanan di kantor Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser lumpuh total setelah sekring listrik di kantor tersebut meledak, Minggu (25/2).
Sampai siang ini, listrik di kantor kelurahan Tanah Grogot masih padam, sementara Lurah Tanah Grogot saat dihubungi masih mengurus permasalahan tersebut ke kantor Kesra bagian Umum.
Dirut PLN rayon Tanah Grogot, Rahmanto menyampaikan kejadian meledaknya sekring listrik tersebut disebabkan karena adanya rembesan air dari atap yang bocor. “Air yang menetes dari atap yang bocor tersebut langsung mengenai Box Panel Meter dan menyebabkan korsleting atau hubungan arus pendek,” Jelas Rahmanto.
Untuk perbaikan KWH meter tersebut, kata Rahmanto terlebih dahulu dilakukan penambalan dak yang bocor tersebut dan baru bisa dinyalakan kembali. “Saat ini musim hujan, khawatirnya kalau diperbaiki sekarang sedangkan dak yang bocor tidak diperbaiki nanti akan terjadi lagi peristiwa serupa,”  kata Rahmanto.
Sedangkan untuk pelaksanaan perbaikan KWH meter tersebut harus dalam keadaan kering, untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. (dc1217)

Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Bambang Irawan

Meski Sederhana, MTQ tetap Digelar

PERSIAPAN MTQ: Sejumlah persiapan telah dilakukan untuk pelaksanaan MTQ di Kecamatan Pasir Belengkong. Meski masih terbentur dana, MTQ dipastikan tetap akan digelar. (Foto: Dwicahyo/korankaltim)

TANA PASER- Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) di Kecamatan Pasir Belengkong diyakini dapat terlaksana. Walau dengan berbagai macam keterbatasan yang dimiliki. Meski dilaksanakan secara sederhana tapi kualitas harus diutamakan.

Camat Pasir Belengkong Ibnu Mansyah saat dihubungi (23/2) menyatakan, pihaknya belajar dari pengalaman tahun lalu yang juga pelaksanaan MTQ dilakukan dengan sederhana.

“Tahun lalu juga masih bisa melaksanakan MTQ, walau dengan keadaan defisit, ya biar bagaimanapun harus tetap dilaksanakan,” ujar Mansyah.

Selain itu disampaikan juga, ia tidak ingin lagi membuat Masyarakat kecewa karena menantikan pelaksanaan MTQ.

“Walau kegiatan tersebut tidak masuk dalam rencana kerja Kecamatan Pasir Belengkong, tapi harus tetap dilaksanakan supaya warga tidak ada lagi yang kecewa seperti tahun lalu,” tegas Mansyah.

Sebenarnya lanjut Mansyah, tahun ini yang melaksanakan MTQ Kecamatan Kuaro, Namun karena tahun lalu kecamatan Pasir Belengkong hanya melaksanakan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ), sehingga tahun ini dipercaya untuk melaksanakan MTQ.

“Pelaksanaan MTQ akan dimulai tanggal 12 sampai 19 Maret 2018 di halaman Masjid Tua atau Jami Nurul Ibadah sebelah Museum Keraton Sadurengas,” ucap Mansyah. 

Berbicara masalah anggaran pada pelaksanaan MTQ yang sebesar Rp1 miliar, ia menegaskan bahwa anggaran tersebut sebenarnya masih kurang.

“Anggarannya memang besar, tapi jumlah pesertanya juga bertambah, yang tahun lalu jumlah maksimal peserta per kafilah berjumlah 40 orang sedangkan untuk sekarang jumlah maksimal per kafilah 60 orang peserta,” Jelas Mansyah.

Hal tersebut, imbuhnya lagi, sesuai denga surat edaran baru dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kaltim.

“Berdasarkan peraturan baru itu panitia harus menyiapkan konsumsi untuk 600 orang dari 10 kafilah di Kabupaten Paser dalam waktu satu minggu.” Ungkapnya.

Meski demikian diakui Mansyah pihak panitia mendapatkan dukungan anggaran dari beberapa pengusaha di Pasir Belengkong.

Selain pengusaha Mansyah beserta panitia juga berupaya memperoleh bantuan dari pihak ketiga yakni perushaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Paser.

“Walau sampai saat ini belum juga ada kontribusi yang diberikan sejumlah perusahaan tambang, perkebunan hingga pengusaha minyak, tapi usaha sudah kami lakukan dengan menyampaikan proposal kegiatan.” Ungkapnya.

Mungkin saja tambahnya lagi proposal tersebut belum diterima atasan yang berwenang. “Kami juga tidak bisa mengandalkan dan berharap bantuan pihak ketiga, namun saat ini yang harus direncanakan adalah mempersiapkan MTQ secara sederhana, diharapkan semua pihak dapat memakluminya,” tutupnya. (dc1217)

Polisi: Tetap Utamakan Keselamatan Berkendara Saat Kampanye

KORANKALTIM.COM, TANA PASER - Satlantas Polres Paser mengimbau pengendara untuk mengedepankan keselamatan berkendara, utama saat pelaksanaan kampanye terbuka Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim.

“Tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak menjaga keselamatan dirinya sendiri dan orang lain, apalagi saat pelaksanaan kampanye terbuka," kata Kasat Lantas Polres Paser AKP Syarifah Nurhuda.

Pada saat kampanye seperti sekarang ini, lanjut Nurul, pengendara biasanya kurang memperhatikan keselamatan dan melanggar aturan. Seperti tidak menggunakan helm.

“Untuk peserta kampanye diharapkan harus selalu safety riding, seperti penggunaan helm saat berkendara dengan roda 2,” jelas Nurul.

Selain itu, peserta kampanye juga dilarang menggunakan kendaraan bak terbuka sebagai angkutan berpenumpang atau dengan penumpang di belakangnya.

“Sementara untuk sirine gunakanlah sirine yang standar untuk kendaraan pribadi jangan menggunakan sirine kendaraan milik polisi, tentara, pemadam dan ambulans. Yang terpenting lagi surat-surat kendaraan jangan sampai tercecer,” tegas Nurul.

Nurul juga mengingatkan larangan penggunaan motor bagi anak di bawah umur.

Penulis  : Dwi Cahyo

Editor     : Supiansyah

RT 13 Dua Calon, Tanah Grogot Gelar Pemilihan Ketua RT Serentak

SOROT – Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) periode 2018 – 2021 serentak berlangsung di Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim, Sabtu (24/2/18). Diikuti 52 RT di wilayah itu.

Berdasarkan pantauan sorotonline.com, pemungutan suara di RT 13, RW 004 yang digelar sekitar Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tanah Grogot berlangsung tertib dan aman.

Sejak pemungutan suara dibuka pukul 07.00 Wita, para warga mulai datang silih berganti memberikan suaranya di bilik yang sudah disediakan oleh panitia pelaksana pemilihan.

Ada dua calon yang maju untuk memperebutkan Ketua RT di tempat itu, yakni Hendri dan H Muhammad Ali. Untuk mengetahui hasilnya siapa yang terpilih, jawabannya setelah pemungutan suara ditutup pukul 13.00 Wita.

“Ditutup jam satu siang, baru dilakukan penghitungan surat suara, untuk di RT ini jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 354 orang,” kata Ihsan Nur Rahman, Ketua Panitia Pemilihan.

Menurut Ihsan, pada saat penjaringan calon Ketua RT 13 sebelumnya, salah satu syarat boleh maju ikut calon Ketua RT harus mendapatkan dukungan 10 persen dari warga setempat.

“Kalau ngak memenuhi 10 persen ngak bisa ikut, jadi untuk di RT sini ada dua calon yang ikut,” ujarnya.

Sementara menurut, Lurah Tanah Grogot, Muhammad Yatiman, ditemui saat memantau jalannya pemungutan suara di RT 13 mengatakan, pemilihan Ketua RT serentak diikuti 52 RT dan ini pertama dilakukan.

“Jumlah RT di Kelurahan Tanah Grogot sebenarnya 54, tapi ada dua RT yang tidak ikut pada pemilihan serentak ini, karena jumlah KK kurang, syarat minimal RT memiliki 60 KK,” kata Yatiman.

Kedua RT itu kata dia adalah RT 5 dan RT 6, keduanya rencana akan di gabung ke RT 4 dan RT 7, penggabungan itu juga sudah menjadi keputusan bersama semua RT di kelurahan Tanah Grogot.

“Semua sudah sepakat kalau kedua RT itu digabung, karena sekarang ini syarat minimal KK tidak cukup, masing-masing RT itu hanya memiliki sekitar 30 KK, kan sudah banyak penduduknya yang pindah karena pembebasan lahan untuk Mesjid Agung,” pungkasnya. (rsd)

Daerah Kesulitan Operasikan Sidalih

Sidalih: Seorang operator Sidalih di Kabupaten Paser tengah mengoperasikan aplikasi untuk pendataan pemilih. Sidalih merupakan program KPU RI.

TANA PASER- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paser telah mengoperasikan Program Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Program ini merupakan sistem yang digunakan KPU untuk menentukan besaran jumlah pemilih Secara nasional melalui data yang diperoleh dari Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) di setiap daerah.

Namun dalam prosesnya, Sidalih sangat tergantung pada kualitas jaringan internet dan listrik. Ini menjadi kendalah di wilayah Kabupaten Paser yang sampai saat ini ada beberapa daerah yang masih kesulitan untuk mengakses jaringan internet. Bahkan ada beberapa desa yang belum tersalurkan jaringan listrik PLN.

Saat ditemui, Komisioner KPU Paser M. Makbul mengatakan Program Sidalih sangat membantu KPU mempersiapkan penyelenggaran pemilu. “Walau sangat membantu tapi sangat disayangkan jika masih ada daerahnya sulit mengakses internet apalagi dengan kondisi listrik di setiap desa saat ini,” jelas Makbul.

Dengan adanya program Sidalih pihaknya bisa mendeteksi jika ada data pemilih ganda, pemilih meninggal, pemilih pemula, bahkan jika ada perubahan data pemilih.

“Setiap data yang di-input akan terbaca jadi kita bisa mengetahui kalau ada data ganda, perubahan data pemilih dan pemilih pemula sehingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan ditetapkan nanti bisa benar-benar falid,” imbuhnya.

Kendala lainnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu kualitas SDM operator Sidalih dimasing-masing kecamatan.

“Seluruh operator Sidalih masih perlu mengikuti bimbingan teknis, agar tidak terjadi kekeliruan saat menginput data pemilih,” ujarnya.

Untuk saat ini aplikasi Sidalih hanya bisa diakses oleh KPU dan jajarannya. Sedangkan untuk masyarakat bisa mengakses kepesertaannya melalui website KPU RI atau melalui Link kpu_paserkab.go.ig yang isinya mencakup informasi seputar Daftar Pemilih.

“Setelah nanti ditetapkan sebagai daftar pemilih barulah data Sidalih akan disinkronkan dengan data DPT yang ada dan kemudian diumumkan ke masyarakat,” jelas Makbul. (dc1217)

Pimpin Apel Kesiapan Linmas, Kapolres Paser Beri Pesan Begini

TRIBUN.CO, TANA PASER - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Paser AKBP Roy Satya Putra, Kamis (22/2/2018), memimpin Apel Kesiapan Anggota Linmas Kabupaten Paser dalam ikut mengamankan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 di halaman Mapolres Paser.

Selain Anggota Linmas, apel juga diikuti pasukan TNI, Satpol PP, Brimob A Subden 3 Pelopor dan Senkom Mitra Polri. Kepada Anggota Linmas, Roy mengungkapkan harapan khusus terkait pengamanan Pilgub 2018.

 Apel dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan kita dalam pelaksanaan pengamanan Pilgub Kaltim 2018," kata Roy dalam apel yang dihadiri Asisten Umum Setda Paser H Arief Rahman, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser Setiawan Budi dan Kasdim 0904/Tng Mayor Arm Calvin.

Dalam apel yang juga dihadiri Ketua KPU Paser Eka Yusda Indrawan, Anggota Panwaslu Paser dan perwakilan Kepala Satpol PP Paser, Roy lebih lanjut mengatakan bahwa apel ini juga untuk membangun sinergi antara Polri, TNI dan Satuan Linmas yang di bawah naungan Pemkab Paser.

Linmas juga mitra Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat. Peran Linmas yang dulunya bernama Hansip sangat penting, yang terbentuk dengan latar belakang perang kemerdekaan, yakni pertahanan garis belakang atau penyelenggaraan keamanan rakyat," bebernya.

Sekarang Linmas hadir sebagai wadah yang selalu hadir dalam kegiatan kemanusiaan, pemerintahan, penanggulangan bencana dan pengungsi, kegiatan bela negara serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sesuai UU 20/1982, peran Linmas ditingkatkan dalam bentuk satuan perlindungan masyarakat, sekaligus dikukuhkan sebagai komponen khusus pertahanan keamanan negara. Namun UU tersebut dicabut dengan UU 3/2002, sehingga peran dan fungsi Linmas tak lagi secara tegas diatur dan bahkan seakan-akan hilang.

Memperhatikan kondisi ini, lanjut Roy, tidak berarti mengurangi atau menghilangkan eksistensi, justru semakin ditumbuhkembangkan di tengah-tengah masyarakat. Seperti kegiatan kemanusiaan dan membantu pengamanan jalannya pemilu, baik Pilgub, Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Linmas telah menunjukan peran aktifnya membantu kelancaran jalannya Pemilu, dengan menjadi petugas keamanan di TPS-TPS. Saya harap kedepan pemerintah daerah lebih memberi perhatian dalam meningkatkan kualitas SDM Linmas," ucapnya.

Sebelum menutup arahannya, Roy menyampaikan beberapa poin yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pengamanan pemungutan suara Pilgub Kaltim 2018. Berikut pesan-pesan Kapolres Paser.

1. Tingkatkan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Jangan lupa berdoa pada Allah SWT agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas.

3. Tingkatkan keterampilan dan kemampuan guna menunjang pelaksanaan tugas yang dihadapi.

4. Tingkatkan kewaspadaan, cermati dan sikapi setiap perkembangan lingkungan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan tugas pengamanan Pilkada Kaltim 2018.

5. Laksanakan tugas dengan dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, dan selalu berkoordinasi dengan petugas keamanan terkait lainnya.

Sebaran Kasus Narkoba Hampir Merata di Paser

PEMUSNAHAN 108 gram sabu di Paser, Rabu (21/2). (Foto: DC/korankaltim.com)

TANA PASER - Polres Paser memusnahkan barang bukti 108 gram sabu, yang disita dari pengungkapan kasus di awal bulan Januari 2018 lalu. Sebaran kasus sendiri ditemukan hampir di tiap kecamatan di Kabupaten Paser.

Pemusnahan itu disaksikan tidak hanya dari kepolisian, melainkan juga dari BNN Paser, Kejari Tanah Grogot, Gerakan Peduli Anti Narkoba Paser, serta sejumlah tersangka.

“Itu hasil tangkapan bulan Januari. Setiap minggu, selalu melaporkan hasil tangkapan,” kata Wakapolres Paser Kompol Bambang Herkamto, saat memberikan keterangan kepada wartawan, usai pemusnahan, Rabu (21/2).

Polres Paser sendiri menarget, setiap pekannya, jajarannya mengungkap tidak kurang dari 4 kasus. “Semua barang bukti narkoba, harus dimusnahkan dengan tujuan untuk mengingatkan kepada kita, bahwa peredaran narkoba masih ada di sekiar kita,” ujar Bambang.

Bambang menyebut, sebaran kasus narkoba, hampir merata di setiap kecamatan. Dari 5 tersangka yang dihadirkan dalam pemusnahan itu, berasal dari kecamatan Muara Komam dan Batu Sopang. “Untuk sebaran sepertinya merata. Sebab, setiap kecamatan pasti ada saja yang terungkap,” sebut Bambang.

Bambang juga memastikan, jajarannya terus intens melakukan sosialiasi bahaya narkoba. “Sering dilakukan sosialisasi, dab pesertanya pun bervariasi. Mulai dari pelajar, pemuda dan masyarakat,” terangnya. 

“Kalau dilihat (barang bukti 108 gram sabu) memang kecil. Tapi efeknya itu yang besar. Ini cukup miris, kalau dalam satu bulan saja sudah mencapai 108 gram,” kata Ketua Gerakan Peduli Anti Narkoba Paser, Utuh Mani. (dc1217)

---

Polres Paser Musnahkan 108 Gram Sabu

Pemusnaham sabu-sabu di Mapores Paser. (Foto: Dwi cahyo/korankaltim.com)

KORANKALTIM.COM, TANA PASER - Polres Paser memusnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 108 gram, (21/2).

Wakapolres Paser Kompol Bambang Herkamto mengatakan narkoba yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan awal tahun ini.

Hadir dalam pemusnahan barang haram itu  Badan Narkotika Kabupaten  Paser, Kejaksaan Negeri Tanah Grogot, Gerakan Peduli Anti Narkoba (Gapenta) Paser, dan para tersangka.

Sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam ember berisi air.

Penulis  : Dwi Cahyo

Editot     : Supiansyah

---

Camat Tanah Grogot Sayangkan Lima SD Tak Ikut Olimpiade Siswa Nasional

Pembukaan OSN dan O2SN Kecamatan Tanah Grogot. (Foto: Dwi cahyo/korankaltim.com)

KORANKALTIM.COM, TANA PASER - Camat Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Siti Makiah menyayangkan ketidakikutsertaan lima SD pada ajang Olimpiade Siswa Nasional (OSN) di kecamatan itu.

OSN tahun Ini dilaksanakan di SD Kartika Tanah Grogot.

“Prestasi siswa dan semangat mereka perlu mendapat dukungan dari guru dan orang tuanya,” kata Makiah saat pembukaan OSN di SD Kartika Tanah Grogot, pagi tadi.

Ke depan ia berharap agar semua SD bisa berpartisipasi dalam kegiatan itu.

Kepala UPT Kependidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanah Grogot Agus Wintoro mengatakan ketikdaikutsertaan lima SD di OSN kali ini karena keterbatasan biaya dan jarak.

“Ketidakhadiran lima SD tersebut dikarenakan faktor biaya dan geografis yang sulit diakses," ungkap Agus.

Penulis   : Dwi Cahyo

Editor      : Supiansyah

Apa Latar Belakang Munculnya Istilah PTT? Ini Komentar Sekda Paser

Sekda Paser, H AS Fathurrahman (kiri) dan Kepala Bappeda Paser IG Putu Suantara menunjukan kartu anggota perpustakaan elektronik 

Laporan wartawan Tribun Kaltim.co, Sarassani

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER – Setelah membenahi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui perubahan nomenklatur, Pemkab Paser juga menata pegawainya melalui Analisa Jabatan (Anjab), mereka yang mengisi jabatan-jabatan di sejumlah OPD. 

Jika masih ada ruang yang belum diisi atau tak mampu diisi pegawai berstatus PNS, maka ruang itu diisi Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Tapi apa yang melatarbelakangi istilah PTT? Sebelum mengomentarinya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paser H AS Fathur Rahman, terlebih dulu mengatakan bahwa pendapatnya ini lebih kepada pendekatan teoritis, sehingga secara praktiknya mungkin saja berbeda.

“Dulu, ketika kita melaksanakan proyek, ada kalanya pegawai kita secara kuantitas tidak cukup, padahal kita dibatasi oleh waktu. Agar target waktu tercapai, kita mengambil orang dari luar untuk melaksanakan proyek,” kata Fathur Rahman, Selasa (20/2/2018).

Karena PTT dikontrak selama proyek berjalan, lanjut Fathur Rahman, apabila proyek selesai dikerjakan, maka selesai pula kontrak kerja PTT. Tidak dilanjutkan di tahun depan, terkecuali ada proyek yang kembali membutuhkan jasanya, dengan kontrak kerja dari awal karena proyek dikerjakan tidak sama dengan tahun lalu.

“Itu dari sisi kuantitas. Tapi ada kalanya kita memerlukan orang luar yang memiliki skill untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, kita tidak punya pegawai seperti itu. Jadi kita ambil dan kita suruh kerja, tapi kalau proyeknya selesai, maka selesai juga kontrak kerjanya. Itulah sebenarnya makna PTT,” tuturnya.

Namun dalam perjalanannya terjadi penyimpangan, salah satu bentuk penyimpangan itu adalah kontrak kerja PTT selama 12 bulan. Karena kegiatan proyek harus selesai sebelum tahun anggaran berakhir, sehingga bagaimana pertanggungjawaban proyeknya, apabila kontrak kerja PTT selama satu tahun.

“Tanpa jelas mengerjakan apa! Karena memang PTT sejatinya untuk melancarkan kegiatan proyek, makanya dia dikontrak oleh kegiatan. Bukan dikonrak oleh Pemda, tapi dikontrak oleh pengguna anggaran,” ungkapnya

Dari aspek akuntabilitas keuangan juga lemah. Oleh karena itu, tambah Fathur Rahman, melalui Anjab ini, apa yang dikerjakan perangkat daerah (pegawai) dapat dipantau secara rutin.

“Masih tetap ada PTT tertentu yang diperjakan, yang jelas apa yang dia kerjakan, kalau pun nantinya diperlukan orang luar karena pegawai kita tidak mampu, kita gunakan jasa pihak ketiga,” tambahnya.

36 DPAC PDRI Paser Dilantik

Abdullah: Jalur Kaderisasi Partai Demokrat

PENTINGNYA KAUM HAWA: DPC Partai Demokrat Paser melantik kepengurusan DPAC PDRI, Sabtu (17/2). (NAJIB/KP)

PROKAL.CO, TANA PASER – Keseriusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Paser dalam menghadapi tahun politik semakin terlihat. Hal itu ditandai dengan pelantikan 36 Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) di Kyriad Hotel Sadurengas, Sabtu (17/2).

DPAC PDRI merupakan organisasi sayap milik partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. Ketua DPC PDRI Paser Rina Nirmala mengukuhkan dan melantik kepengurusan, didampingi Ketua DPD PDRI Kaltim Dra Hj Puji Astutik, Ketua DPC Partai Demokrat Paser H Abdullah, beserta fungsionaris DPC Partai Demokrat Paser lainnya.

Setelah pelantikan, Abdullah mengatakan, Demokrat selalu menempatkan perempuan di tempat terhormat. Misalnya, bila undang-undang mewajibkan kuota caleg di pemilu mimimal  30 persen, partai pemilik warna khas biru itu mewajibkan pengurus mulai tingkat anak ranting hingga pusat memberi porsi 34 persen kepada kaum hawa. Bagi partai ini, banyak persoalan perempuan yang belum selesai dan selalu menarik untuk ditangani oleh kader perempuan pula.

“Kiprah perempuan selalu mewarnai kehidupan kita. Keseriusan Demokrat terhadap kiprah kaum perempuan di kancah politik dibuktikan dengan duduknya tiga kader perempuan di Fraksi DPRD Paser,” ujar ketua Komisi I DPRD Paser itu.

Kehadiran PDRI di Paser, harap Abdullah, menjadi wadah untuk mengenal dan belajar dunia politik. Demokrat selalu membuka pintu bagi kader perempuan yang ingin bergabung.

Sementara itu, Puji Astutik menyampaikan, untuk mencari kader partai tidaklah mudah. PDRI dibentuk sebagai wadah kaderisasi partai, termasuk kader perempuan, untuk belajar mengenal dunia politik melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan partai. Melalui PDRI diharapkan muncul kader-kader yang potensial membesarkan partai.

“PDRI dan Demokrat harus bergandengan dan saling mendukung untuk membesarkan partai. Saya lihat, kaderisasi perempuan Demokrat di Paser cukup bagus. Terbukti, dari lima kursi di DPRD Paser, tiga di antaranya diraih politikus perempuan. Yakni Ridhawati Suryana RS yang menjadi wakil ketua DPRD, Noverie Amilia Parmiesca atau Haji Rika, dan Dian Yuniarti,” pungkasnya. (pms/*/jib/man/k8)

Pemasangan APK di Paser Tunggu Kirim KPU Kaltim

Tunggu APK: Rapat terbuka di Panwaslu Paser menyangkut penertiban alat peraga kampanyae di daerah itu. KPU Paser masih menunggu kiriman APK dari KPU Kaltim.

TANA PASER - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser sampai saat ini masih menunggu kedatangan alat peraga kampanye (APK) yang dikirim dari KPU Kaltim. Nantinya, APK tersebut akan menjadi bahan pemasangan di titik yang sudah ditentukan, seperti yang sudah diatur dalam peraturan perundangan.

Ketua KPU Paser, Eka Yusda Indrawan menyatakan beberapa APK pasangan calon dicetak KPU Kaltim dan diperuntukkan di Kabupaten Paser. Baliho dengan ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar setiap pasangan calon. Umbul-umbul sebanyak 200 lembar pasangan calon dan 2 buah spanduk masing-masing pasangan calon untuk dipasang di setiap desa. Untuk saat ini KPU Paser belum mendapatkan APK yang dicetak Oleh KPU Provinsi.

“Belum tahu kapan akan dikirim dari KPU Provinsi Kaltim ke KPU Paser, mungkin setelah dilakukan penertiban secara merata,” ujar Eka.

Hal itu diungkapkan Eka saat menghadiri rapat koordinasi penertiban APK yang digelar Panwaslu Paser, Senin (19/2) di ruang rapat Panwaslu Paser.

Ketua Panwaslu Paser, Nur Khamid menyatakan dalam waktu segera pihaknya akan menertibkan APK yang tidak sesuai dengan aturan, baik fisik dan lokasi pemasangannya.

“Panwas akan melakukan penertiban terhadap APK yang keberadaannya dan bentuknya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” ungkap Khamid.

Ditambah Khamid bahwa pihaknya akan segera melakukan penertiban jika masih terdapat APK yang diluar ketentuan serta izin KPU setempat.

“Untuk waktu pelaksanaan penertiban masih dalam kajian Panwaslu, tapi pelaksanaannya itu pasti,” tegas Khamid.

Sebelum penertiban dilakukan, Khamid berharap kepada setiap tim pemenangan pasangan calon agar bisa bekerjasama dengan pihak penyelenggara, untuk neurunkan terlebih dulu baliho miliknya. Jika batas waktu yang sudah dutentukan tak juga di gubris, Panwaslu akan membongkar paksa. Ini dilakukan kata dia agar dapat mewujudkan Pemilu yang berintegritas. (dc1217)

---

Di Rutan Ini, Warga Binaan Dilatih Bercocok Tanam

Karutan Tanah Grogot, Dawa' I meninjau hasil panen warga binaan. (Foto : DWI CAHYO/Korankaltim.com)

KORANKAKTIM.COM, TANA PASER - Rumah Tahanan (Rutan) Tanah Grogot, Kabupaten Paser menjalankan progam bercocok tanam dan ternak, yang laksanakan untuk meningkatkan keterampilan warga binaan.

Kepala Rutan Tanah Grogot Dawa' I mengatakan program tersebut sudah berjalan  tiga bulan. “Program ini sudah menghasilkan walau tidak besar," katanya saat ditemui Selasa (20/2).

Karutan menjelaskan warga binaan menanam aneka sayuran, seperti bayam, kangkung, dan kacang panjang. Sedangkan untui peternakan, narapidana membudidayakan bebek petelor dan ikan.

"Sebagian dijual, sebagian lagi untuk dikonsumsi warga binaan di sini," ungkapnya.

Ia berharap program itu bisa menjadi bekal warga binaan setelah masa menjalani hukuman selesai. (*)

Penulis  : Dwi Cahyo

Editor     : Supiansyah

---

Pembangunan Pasar Senaken Terkendala Sertifikat Tanah

Untuk Mengurangi Penggunaan Pestisida, Ervina Ajak Petani Tanam Bunga

SOROT – Pengamat Hama Penyakit Tanaman Pangan (PHPTP), Ervina dari Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, mengajak kepada para petani di Desa Sungai Tuak, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menanam bunga di pinggir sawah.

Tujuan penanaman bunga itu untuk mengurangi penggunaan pestisida pada tanaman padi, yang sering digunakan para petani dalam memberantas hama. Karena dengan adanya bunga tersebut dapat menghadirkan beberapa jenis serangga musuh alami yang menjadi predator hama.

Tanaman yang berpotensi besar sebagai refugia kata Ervina adalah tanaman bunga matahari, kenikir, bunga pacar air dan bunga kertas (zinnia), karena keempat tanaman itu mempunyai bunga yang mencolok dan mempunyai warna yang diminati serangga musuh alami.

“Bunga itu ditanam di tanggul atau dipinggir sawah dan dapat memikat datangnya musuh alami, musuh alami itu seperti laba-laba, capung, tabuhan (tawon) dia kan predator untuk di padi, dia makanin hama-hama di padi,” kata Ervina, Sabtu (17/2/18).

“Kalau ditanam dipinggir sawah jadi menarik kan, orang-orang yang lewat pasti singgah karena bunganya cantik, dan bisa menjadi salah satu kawasan wisata,” sambungnya.

Jenis hama yang sering menyerang tanaman padi milik petani kata dia, adalah hama penggerak batang, hama putih dan hama wereng. Namun untuk di Desa Sungai Tuak, ketiga jenis hama musuh petani ini sudah dikendalikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat.

“Hama-hama disini sudah di kendalikan oleh Gapoktan, jadi populasinya sudah berkurang, karena sebelumnya kita juga ada memberi bantuan pestisida 15 liter dengan sasaran 95 hektar tanaman padi,” terangnya. (rsd)

Ratusan Prajurit Kodim 0904/TNG Dites Urine Mendadak, Hasilnya...

KORANKALTIM.COM, TANA PASER - Ratusan Prajurit Kodim 0904/TNG menjalani tes urine mendadak, Senin (19/2).

Prajuritn dikumpulkan dalam aula Makodim setelah pelaksanaan apel pagi.

Dandim 0904/TNG Letkol ARH Ardian Patria Candra menyampaikan tes urine senagai upaya untuk memerangi terhadap narkoba.

“Sesuai dengan instruksi Panglima TNI untuk perang terhadap narkoba, Jjadi pada hari ini secara dadakan dan langsung memerintahkan seluruh perajurit untuk melakukan tes urine,” ungkap Ardian.

Tes urine dilaksanakan Kodim 0904/TNG bekerjasama dengan Laboratorium Kesekretariatan Daerah (Labkesda) Paser, dan Badan Narkotika Kabupaten Paser.

Kepala Labkesda Paser Sadikin menyampaikan berdasarkan hasil uji lab, 111 prajurit yang melaksanakanntes urine semua hasilnya negatif.

Tes urine untuk prajurit Koramil akan dilakukan kemudian.

Penulis  : Dwi Cahyo

Editor     : Supiansyah

Jalan Diuruk, Lahan Petani Terendam

TANA PASER- Peningkatan kualitas sarana jalan menjadi salah satu faktor utama penunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Namum, jika tak dilakukan dengan perencanaan yang baik, bukan manfaat positif yang didapat melainkan mudarat.

Seperti yang dirasakan warga Desa Mengkudu. Warga sampai saat ini masih merasakan susahnya melalui jalan utama desa tersebut. Beberapa hari lalu, tampak aktivitas alat berat yang sedang berusaha memperbaiki jalan tersebut dengan melakukan pengurukan di sepanjang jalan tersebut. 

Alhasil, kondisi jalan tersebut bukannya lebih baik, tapi sebaliknya, kendaraan harus terhenti karena tidak sanggup melewati jalan itu. 

Sudi, Warga Desa Riwang yang hendak berkunjung ke Desa Mengkudu mengeluh saat melalui jalur tersebut. “Kalau dilihat memang rata, waktu dilewati ternyata batunya pada timbul semua,” ujar Sudi.

Ditambahkannya, saat musim kemarau pengendara harus berhati-hati dengan batu yang menonjol. Sedangkan pada waktu hujan, pengendara bisa terperosok sebab kondisi jalan yang licin. “ Kalau kemarau sudah pasti debu kalau sekarang ditambah sama batu yang timbul, nah kalau hujan kondisi jalannya jadi licin jadi sering ada kendaraan yang terperosok,” jelasnya.

Ternyata akibat perbaikan jalan ini, lahan petani terkena dampak negatif. Pasalnya, sebagian tanaman yang hampir panen terendam air karena perbaikan jalan yang ada malah menutup aliran sungai kecil dari lokasi lahannya.

“Sungai di lahan saya ini jalurnya menyebrang jalan, nah waktu perbaikan itu ternyata saluran airnya tertutup, nah sekarang air sungainya gak bisa langsung keluar dan malah merendam tanaman saya yang ada di dekat aliran sungai,” jelas Sasmadi, petani di desa ini.

Sasmadi berharap agar segera ada penanganan dari pemerintah. Ia mengaku sudah mengalami kerugian sekitar Rp3 juta dan akan terus bertambah jika tidak ada penanganan lebih lanjut. “Semoga saja cepat ditangani lagi, supaya tanaman saya yang terendam saat ini bisa cepat ditanam ulang,” keluhnya. (dc1217)

Anggaran Mencekik, Kelola Sampah Makin Sulit

BUTUH KESADARAN DAN ANGGARAN: Penanganan sampah masih menjadi tugas berat pemerintah, banyak titik seperti di aliran drainase yang sulit diangkat jika tanpa alat berat. Naib/kp

PROKAL.CO, TANA PASER – Program nasional yang mengusung tiga bulan bersih sampah (TBBS) dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional 2018, terhitung sejak 21 Januari hingga 21 April 2018, tampaknya sulit terwujud di Bumi Daya Taka. Ini lantaran pengelolaan yang tak pernah baik.

Meski ada petugas kebersihan kota dan tempat pembuangan sementara (TPS) yang setiap hari bekerja, produksi sampah rumah tangga dan maupun perkantoran khusus di ibu kota Tana Paser saja volumenya cukup tinggi. Belum dari kecamatan lain. “Besaran produksi sampah tidak seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana penanganannya. Penanganan dan pengurangan sampah pun belum menjadi prioritas pembangunan sektor sanitasi daerah,” ujar Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Paser Romif Erwinadi belum lama ini.

Setiap tahunnya, sejak 2011, jelas Romif, volume sampah di Paser terus meningkat. Angkanya yakni 1, 7 liter atau 0,5 kilogram per jiwa untuk sehari. Peningkatan besaran produksi sampah permukiman tidak berbanding lurus dengan penyediaan infrastruktur. Persentase sampah terkelola hingga akhir 2017 sebesar 31.98 persen dengan rasio pelayanan sebesar 38.37 persen per 1.000 jiwa.

Selama 2017, sampah yang dapat direduksi hanya sekitar 283,79 ton atau 2,10 persen dari total sampah yang tertangani. Sedangkan program nasional pengurangan sampah saat ini, minimal 30 persen pada 2025. “Paradigma masyarakat yang masih beranggapan bahwa sampah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan kewajiban masyarakat cukup dengan membayar iuran retribusi yang telah ditetapkan. Inisiasi penanganan dan pengurangan sampah di sumber berbasis masyarakat perlu dikembangkan,” sebutnya.

Sementara Lurah Tanah Grogot M Yatiman mengakui, sulitnya menggerakkan masyarakat agar mau peduli terhadap lingkungan. Salah satunya memulai kembali budaya gotong royong. Komunikasi di tingkat RT kepada masyarakat menjadi salah satu penyebab. Padahal saat beberapa kali kelurahan mengajak gotong royong, antusias masyarakat cukup besar.

“Apalagi saat para pejabat dan armada yang bisa diturunkan. Karena masyarakat sangat senang bila ada pendampingan dari pemerintah. Di samping itu, banyak titik sampah di parit, khususnya yang sulit diangkat jika hanya menggunakan tangan kosong,” jelas Yatiman.

Selain itu, para pelaku usaha yang berjualan di pinggir jalan, kata Yatiman, sering kali tidak perduli terhadap paritnya. Sehingga menyebabkan kebuntuan saluran menuju hilir. Dia menginginkan ada teguran keras dari instansi terkait agar para pelaku usaha tersebut bisa peduli terhadap lingkungannya. “Jika memang sudah ditegur masih tidak ada efeknya, cabut izin usahanya kalau perlu,” pungkasnya. (*/jib/iza/k9)

Menanglah dengan Cara yang Keren

Panwaslu Inginkan Pilgub 2019 Bersih

DEMOKRASI BERSIH: Para perwakilan tim sukses menandatangani nota kesepahaman tolak politik uang dan politisasi SARA, kemarin (14/2).NAJIB/KP

PROKAL.CO, TANA PASER – Dihadiri empat tim sukses (timses) dari masing-masing pasang calon gubernur (cagub) Kaltim yang bertarung di pilkada pada 27 Juni 2018 mendatang, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Paser menghelat deklarasi bertema Tolak Politik Uang dan Politisasi Suku, Agama, dan Ras (SARA) agar melahirkan pemilu yang berintegritas.

“Begitulah jargon terbaru untuk pemilu kali ini. Bukan lagi ambil uangnya, jangan pilih calonnya seperti jargon sebelumnya,” ujar Ketua Panwaslu Paser Nur Khamid, kemarin (14/2). Terhitung besok atau tepat 15 Februari, para timses di daerah sudah bisa melakukan kampanye sampai tiga hari sebelum hari pemilihan. Tahun politik yang krusial ini, kata Khamid, membuat penyelenggara KPU dan panwaslu harus ekstra keras mengawas, termasuk menjaga terjadinya politik uang dan isu SARA.

Kendati dihadapkan pada minimnya personel yang hanya ada 3 komisioner tingkat kabupaten, 3 panwas di tiap kecamatan, dan 1 panwas di tiap kelurahan dan desa. Pelanggaran dalam pemilu, diakuinya, sulit diawasi karena luasnya wilayah dan jangkauan petugas. Apalagi Kaltim sendiri masuk dalam tujuh besar di Indonesia daerah yang rawan terguncang isu SARA. Untuk politik uang masih di luar tujuh besar.

“Kami tekankan kepada para timses dan cagub, menanglah dengan keren tanpa menggunakan dua praktik kotor ini. Tidak saling hina dan menebar fitnah. Nantinya mendekati hari puncak, ada panwas di tiap tempat pemungutan suara agar yang bisa kami jadikan dasar perhitungan,” jelasnya.

Sementara Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Paser Aji Sayid Fathur Rahman mengatakan, deklarasi tersebut merupakan momen penting dalam rangkaian proses tahapan pilkada. Sebelum masuk masa kampanye, menurutnya, sangat tepat panwaslu menyelenggarakan sosialisasi itu. “Saya yakin ini bentuk komitmen semua komponen masyarakat. Kami pun dari pemerintah ingin pilkada yang damai. Yakni pilkada yang damai dan bebas politik uang, Laporkan jika ada pelanggaran,” ujar Fathur.

Politik uang sangat memengaruhi cara berpikir dan mengganggu sistem demokrasi, bahkan merusak pandangan masyarakat tentang demokrasi. Fathur menegaskan politik kotor adalah musuh dari demokrasi Pancasila. Meskipun disadari bahwa setiap pemilihan ada persaingan yang ketat berpotensi menggiring masyarakat menjadi terkotak.  (*/jib/iza/k9)

Seekor Tupai Sebabkan Pemadaman Lampu di Sekitar Grogot

Tana Paser (GERBANGKALTIM.com) Aliran listrik di sebagian wilayah Tanah Grogot dan sekitarnya, Sabtu (17/) malam, kembali padam. Pemadaman listrik di Tanah Grogot kerap kali terjadi.PLN Rayon Tanah Grogot melalui staf teknik Huda Amdyka Putra mengatakan pemadaman terjadi dikarenakan adanya gangguan jaringan pada sisi jaringan SUTM 20 kV Penyulang G4.“Pemadaman terjadi karena ada gangguan jaringan SUTM 20 kv penyulang G4,” kata Huda.Pemadaman listrik itu terjadi di Desa Tapis, Jl. DI. Panjaitan, Jl. Pabrik Piring, Jl. Pangeran Mentri, Jl. Anden Oko, Jl. R. Suprapto, Jl. Ahmad Yani, Desa sampai Desa Jone Pondong, Senaken sampa Muara Paser.Setelah ditelusuri, ternyata diketahui penyebab terjadinya pemadaman.Yaitu seekor tupai yang menyentuh jaringan SUTM 20 kv lokasi di daerah simpang 3 Masjid Syuhada Jalan Pangeran Menteri, Tanah Grogot.“Informasi penyebab pemadaman telah ditemukan yaitu seekor tupai yang menyentuh jaringan SUTM 20 kv lokasi di daerah simpang 3 Masjid Syuhada Jalan Pangeran Menteri,” kata Huda.Menurut Huda saat ini petugas PLN sedang melakukan penormalan sistem kembali untuk memastikan kondisi jaringan kembali normal dan aman dari gangguan jaringan yang diakibatkan seeokor tupai itu.“Saat ini binatang telah diamankan, dan saat ini sedang dilakukan penormalan,” kata Huda.Amat disayangkan, seekor tupai harus tersengat listrik dan sebabkan pemadaman lampu di Tanah Grogot dan sekitarnya di malam minggu itu.(Jya)

103 Bumdes di Paser Terancam Akan dibubarkan

Tana Paser (GERBANGKALTIM.com) Dari 139 Desa di Kabupaten Paser, terdapat 103 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak efektif dan terancam akan dibubarkan.

Bukan main-main, Pemkab Paser bahkan mengusulkan pembubaran itu melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Raperda tersebut disampaikan kepada DPRD di ruang rapat DPRD Balling Seleloi, Kamis (15/2).

“Pemkab Paser mengusulkan Raperda tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Bumdes, karena Pemkab Paser menilai 103 Bumdes yang ada saat ini tidak dikelola dengan baik,” kata Wakil Bupati Paser Mardikansyah usai rapat penyampaian Raperda.

Menurut Mardikansyah, BUMDes seharusnya bila dikelola dengan baik bisa menjadi pendapatan desa dan membantu kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, Pemkab Paser mengusulkan Raperda yang mengatur pendirian dan pembubaran BUMDes agar  BUMDes yang ada dikelola dengan baik.

“Pembentukan Raperda itu dalam rangka memberikan kepastian hukum agar masyarakat desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan perkonomiannya,” ucap Mardikansyah.

Selain Raaperda tentang BUMDes, Pemkab Paser juga mengusulkan 2 Raperda lainnya.

Kedua Raperda tersebut Raperda Pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi ijin gangguan dan Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Rapat pembahasan Raperda tersebut dipimpin Ketua DPRD Paser Kaharudin dan Wakil Ketua Lathief Thaha, dihadiri sejumlah Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.(Jya)

PKS Latih Kemandirian Siswa MAN Ic Paser

Tim Resque BPBD Paser Turun Tangan Bangun Lapak Pedagang Buah

Tim Resque BPBD Paser mengerjakan lapak pedagang buah di depan Pasar Senaken. (Foto : DWI CAHYO/KORAKALTIM.COM

KORANKALTIM.COM, TANA PASER - Tim Resque Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser dikerahkan untuk membangun lapak pedagang buah, Jumat (16/2).

Lapak baru ini dibangun persis di depan Pasar Senaken, Kecamatan Tanah Grogot. 

Pagar yang terdapat di depan pasar itu terpaksa dibongkar demi menyediakan tempat berjualan bagi pedagang buah yang sebelumnya berdagang di tepian Sungai Kandilo ini.

“Personel bekerja atas intruksi atasan saja,” ungkap salah seorang petugas BPBD Paser.

Abdullah salah seorang pedagang buah mengatakan diperlukan 28 lapal untuk menampung seluruh pedagang. "Hasil pendataan waktu itu ada 28," katanya.

Ia menyambut baik upaya pemerintah menyediakan lapak bagi para pedagang buah.

Penulis   : Dwi Cahyo

Editor      : Supiansyah

Kelurahan Tanah Grogot Gelar Pemilihan RT Serentak

Pilgub Kaltim, Sekda Paser Minta ASN Netral

Tana Paser (GERBANGKALTIM.com) Bersamaan telah dmulainya masa kampanye pada Pemilihan Gubernur Kaltim Tahun 2018, tertanggal  15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paser Aji Sayid Fathur Rahman meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Paser untuk bersikap netral.

“Tahun ini merupakan tahun poltik. Sehubungan itu saya minta kepada semua ASN untuk senantiasa menjaga suasan kondusif dan menjaga netralitas,” kata Fathur Rahman saat memimpin Apel Korpri di Halaman Kantor Bupati Paser, Kamis (15/2).

Sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pasal 2 tentang ASN, kata Fathur Rahman, dijelaskan bahwa ASN tidak berpihak dari segala pengaruh dan tidak memihak kepentingan mana pun.

“ASN tidak boleh berpihak pada kepentingan politik apa pun,” kata Fathur Rahman.

Fathur Rahman menerangkan, ASN seyogyanya fokus pada tugas utama yaitu sebagai abdi negara. Terlebih pada tahun ini, merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Oleh karena itu kata Fathur Rahman, ASN harus dapat menyelearaskan program kerjanya masing-masing.

“Saya harap ASN dapat menyelaraskan program kerja dari masing masing perangkat yang dijabarkan  melalui Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja),” kata Fathur Rahman.

Apalagi saat ini, lanjut Fathur Rahman, Pemkab Paser tengah melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di setiap kecamatan, yang sejauh ini sudah berjalan di lima kecamatan di Kabupaten Paser.

Aspirasi masyarakat di setiap desa dalam Musrenbang tersebut, menurut Fathur Rahman, haruslah dapat dipahami dan dicermati untuk kemudian dapat diakomodir dalam program kegiatan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menyesuaikan urghensi dan cita-cita Pemkab Paser.

“Diharapkan aspirasi warga di setiap kecamatan, dapat diteliti untuk dimasukkan dalam program kegiatan skala prioritas untuk diakomodir sesuai dengan urghensi dan cita-cita Pemerintah Kabupaten Paser,” pungkas Fathur Rahman.