Pemkab Rumuskan Nama Jabatan Staf Pelaksana

Tana Paser - Untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, Bagian Organisasi dan Kerjasama Setda Kabupaten Paser melaksanakan rapat koordinasi di ruang rapat Sadurengas (16/8), dalam rangka pembahasan nama-nama jabatan pelaksana di seluruh perangkat daerah.

Kepala Bagian Organisasi dan Kerjasama memaparkan bahwa melalui nama-nama jabatan yang telah ditetapkan, nantinya masing-masing pelaksana diharapkan dapat memahami uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang menjadi beban pekerjaan.

"Nama-nama jabatan pelaksana ini akan sangat membantu dalam penyusunan uraian tupoksi terutama terhadap bidang pekerjaan dimana setiap pelaksana ditempatkan, sehingga akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pekerjaan," jelas Irwan Suryani.

Menurut Irwan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 25 Tahun 2016 akan lebih mudah dalam melakukan keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan, sehingga muncul standarisasi jabatan pelaksana yang berdasarkan pada nomenklatur, tugas, kualifikasi, kompetensi, dan kelas jabatan. 

"Selain berdampak pada pengembangan karier, nama-nama jabatan pelaksana juga merupakan upaya Pemkab Paser dalam menyeragamkan antara jabatan dengan kualifikasi pendidikan," tambah Irwan.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Fathur Rahman dalam arahannya menyampaikan klasifikasi jabatan pelaksana ASN dikelompokkan dalam klasifikasi ASN yang menunjukkan kesamaan terhadap karakteristik, mekanisme dan pola kerja.

"Hal ini juga akan menjadi pembeda antara ASN dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) karena setiap ASN berdasarkan nama jabatannya telah dapat diketahui uraian tugasnya, namun walaupun demikian jangan sampaikan ASN dikeluhkan oleh PTT karena pekerjaan lebih banyak dibebankan kepada PTT, sehingga menjadi alasan untuk melakukan pengangkatan PTT," ujar Fathur Rahman.

Dengan adanya nama-nama jabatan pelaksana ini lanjut Fathur Rahman kiranya mampu meningkatkan kinerja karena ada spesialisasi pekerjaan yang harus dipahami setiap pelaksana yang tentu saja akan berdampak pada hasil dan kualitas kerja yang lebih efektif dan efisien.

"Untuk itu, penyusunan nama-nama jabatan pelaksana diharapkan sudah selesai akhir tahun 2017 dan tahun 2018 sudah bisa dilaksanakan dan diterapkan," pesan Sekda kepada Bagian Organisasi dan Kerjasama. (MHI)