Paser Dapat Jatah 1.000 Rumah Layak Huni

LEBIH LUAS: Program RLH dan bantuan renovasi lainnya untuk masyarakat tidak mampu pada 2018 di Paser jumlahnya cukup besar. Tampak miniatur RLH di kantor DPKPP.NAJIB/KP

PROKAL.CO, TANA PASER – Program rumah layak huni  (RLH) di Kabupaten Paser pada 2018 ini, jumlahnya cukup besar. Dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Selain pembangunan rumah, ada empat jenis bantuan yang disasar pemerintah melalui program tersebut. Ditujukan kepada warga miskin yang belum memiliki hunian maupun yang punya rumah tapi tidak layak huni,” kata Kabid Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Paser Juliansyah, Jumat (9/3).

Dijelaskan, program tersebut meliputi pembangunan rumah layak huni (RLH), renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu), pemberian material atap, lantai dan dinding (aladin), dan pembangunan rumah korban bencana.

“Dari empat jenis tersebut, program aladin merupakan bantuan stimulan pembangunan swadaya yang bersumber dari dana alokasi khusus. Jumlahnya 450 unit dan per unit senilai Rp 15 juta,” lanjut Juliansyah.

Dari seluruh pembangunan dan perbaikan rumah, sasaran penerimanya adalah warga yang sudah mengusulkan sejak 2017. Hampir merata di seluruh kecamatan dan desa di Paser.

Juliansyah mengatakan, RLH 2018 ini jauh lebih baik ketimbang yang lalu. Biasa hanya berukuran 3x4 meter, kini menjadi 6x7 meter. Tujuannya ialah lebih memanusiakan para penghuni. Sebab, tidak mungkin sebuah keluarga besar hanya menghuni rumah ukuran 3x4 meter.

Untuk pembangunan rumah korban bencana Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, yang belum lama ini ditimpa musibah kebakaran, dipastikan mendapat jatah 19 unit di antara 59 unit penerima pada 2018 ini. Lantas, pada 2019 Bappeda Paser berencana membagi rata tiap desa minimal mendapat lima RLH.

“ Kabar baik lainnya dari APBD Provinsi Kaltim, tahun ini ada 1.000 tambahan aladin di Paser. Menurut informasi, bersumber dari dana aspirasi DPR RI atau DPRD Kaltim,” tambahnya.

Sementara itu, dari hasil rekap usulan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di sepuluh kecamatan pada Februari lalu, tercatat 2.552 usulan RLH atau membutuhkan anggaran Rp 118 miliar pada 2019. (/jib/san/k16)