Jalan Sehat Gerakan Sadar Serentak Tahun 2018

Tuntut Kebun Plasma Sawit, Warga Demo PT BMML

UNJUKRASA: Warga Desa Libur Dinding, Muser dan Rantau Atas melakukan berunjukrasa di kantor PT BMML menuntut pembagian kebun plasma sawit yang selama ini dijanjikan perusahaan.

TANA PASER – Warga di tiga desa yakni Libur Dinding, Muser dan Rantau Atas, mendemo PT Bumi Mulia Makmur Lestari (PT BMML) yang berkantor di Desa Libur Dinding, Senin (23/10). Aksi warga ini, menuntut PT BMML memberikan kebun plasma. 

Tuntutan itu mereka suarakan melalui baleho saat berdemonstrasi di kantor PT BMML. Satu diantaranya, menyebutkan, bahwa agar BMML segera menyerahkan kebun plasma seluas 20 persen dari luasan lahan kebunnya. Jika tidak, maka warga tiga desa akan meminta pemerintah untuk mencabut izinnya. Pasalnya, sudah 10 tahun warga menanti kebun plasma dari PT BMML.

Difasilitasi Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Paser bersama Disperindagkop dan UKM serta Polres Paser, pengurus koperasi dan perwakilan warga tiga desa dipertemukan dengan perwakilan manajemen PT BMML.

Disepakati, para pengunjukrasa memberi waktu selama lima hari kepada Dirut PT BMML, untuk bertemu seluruh anggota Koperasi Tolu Serumpun. Batas waktu yang diberikan terhitung sejak berita acara pertemuan ditandatangani kedua belah pihak yaitu 23 Oktober 2017.

Sehingga, jika sampai 28 Oktober mendatang tidak ada kata sepakat atau Dirut PT BMML tidak hadir, maka seluruh anggota Koperasi Tolu Serumpun akan berunjuk rasa kembali sambil memportal akses jalan untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) ke pabrik pengolahan sawit.

Untuk diketahui, saat pertemuan, pihak warga tiga desa diwakili Ketua Koperasi Tolu Serumpun Munawir dan sekretarisnya Toni. Sedangkan Admistrator BMML Edi Susanto mewakili jajaran Manajemen PT BMML.

Munawir menyampaikan, ada sebanyak 646 Kepala Keluarga (KK) selaku anggota Koperasi Tolu Serumpun sebagai petani kebun plasma. Hanya saja, kewajiban PT BMML memberikan kebun plasma seluas 1.292 hektare belum juga terealisasi. Padahal, kebun inti PT BMML sudah berusia 10 tahun. “Katanya perusahaan, kebun plasmanya sudah ada, tapi ketika kami minta jelaskan di mana letaknya, jawabannya tidak jelas juga. Padahal, sesuai ketentuan berlaku perusahaan wajib memberikan kebun plasma seluas 20 persen dari kebunnya,” ungkapnya.

Saat ditanyakan kapan terbentuknya Koperasi Tolu Serumpun, menurut Munawir, koperasi tersebut sudah terbentuk sejak 2011 lalu. Dan hingga kini, kebun plasma dikatakan dalam tahap pembangunan. “Pernah kami crosscheck ke lapangan, ternyata lahan kebun plasma itu masih tetap seperti hutan belantara,” pungkasnya. (sur)

Tunggakan Listrik PJU Capai Rp 3,3 M

MENUNGGAK: Lampu PJU di wilayah Kota Tanah Grogot belum bisa menyala karena tunggakan belum dibayar hingga sekarang. (NAJIB/KP)

PROKAL.CO, TANA PASER - Lampu penerangan jalan umum (PJU) terbagi dua kelompok, yakni lampu PJU konvensional dengan listrik dari PLN dan lampu PJU tenaga surya. Untuk PJU wilayah Kabupaten Paser, sebagian besar masih menggunakan penerangan PJU konvensional atau lampu yang menggunakan aliran listrik PLN.

Kepala Ranting PLN Tanah Grogot Rahmanto mengatakan, biaya PJU di Paser setiap bulan Rp 460 juta lebih. Namun, biaya tersebut masih di bawah standar dibandingkan tagihan pendapatan dari warga.

“Tagihan PJU itu sifatnya tetap karena kontrak daya. Jadi, per bulannya sebesar Rp 460 juta lebih. Sedangkan tagihan atau pendapatan dari warga untuk PJU hampir Rp 500 juta sehingga masih tertutupi,” kata Rahmanto, belum lama ini.

Sampai saat ini biaya tagihan PJU di Paser masih menunggak atau belum terbayarkan. Bahkan jumlahnya pun cukup besar mencapai Rp 3,3 miliar lebih. Jumlah itu terhitung mulai April 2017 sampai sekarang. Sehubungan hal tersebut, Rahmanto berharap, Pemkab Paser sudah membayar akhir Oktober ini. Jika masih menunggak, nilainya akan bertambah.

“Selama ini saya sering mendapat teguran dari PLN Balikpapan perihal pembayaran tunggakan tagihan PJU di Paser. Menurut keterangan, tunggakan listrik PJU di Paser ini adalah yang paling besar,” sebutnya.

Sekretaris Kebupaten (Sekkab) Paser Aji Sayid Fathur Rahman ketika dikonfirmasi, mengakui tunggakan tersebut imbas minimnya anggaran yang diberikan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Paser sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab. Pada awal 2017, Pemkab Paser tidak memberi anggaran besar, sehingga tagihan yang masuk belum bisa terbayarkan dengan anggaran yang ada.

“Pemkab sudah memperkirakan memang bakal naik. Namun, karena anggarannya terbatas hanya Rp 2 miliar, nanti akan ditambah melalui APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 4 miliar. Bahkan pada 2018 anggarannya sudah disiapkan untuk pembayaran selama setahun,” jelas Fathur. (*/jib/san/k16)

23 Rumah Dilalap si Jago Merah

Kebakaran di Desa Selengot Juga Hanguskan 2 Bangunan Sarang Walet

LUDES TERBAKAR: Si jago merah mengamuk di Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Senin (23/10). Sedikitnya 23 rumah dan 2 bangunan sarang burung walet hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai Rp 1,5 miliar.

PROKAL.CO, TANA PASER  -  Kebakaran hebat terjadi di permukiman warga Desa Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Senin (23/10) sekira pukul 13.00 Wita. Karena amukan si jago merah tersebut, sedikitnya 23 rumah dan 2 bangunan sarang burung walet ludes menjadi abu.  Karena kejadian ini, sedikitnya 101 jiwa kehilangan tempat tinggal. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai Rp 1,5 miliar.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser dan Polres Paser, api diduga berasal dari ledakan kompor gas salah satu rumah warga. Api pun dengan cepat membakar rumah yang rata-rata bangunannya terbuat dari kayu.

Agar kebakaran tidak melebar karena angin kencang, maka sedikitnya 10 bangunan rumah dirobohkan secara paksa untuk memutuskan rembetan api. Tim gabungan TNI, Polri, dan BPBD Kabupaten Paser dengan dibantu masyarakat baru bisa memadamkan api sekira pukul 17.00 Wita. Masyarakat nelayan yang ada membantu memadamkan api dengan menggunakan alkon di kapal, yang sehari-harinya dibuat melaut.

“Kami (Polres Paser) masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran yang menghanguskan 25 bangunan itu,” ujar Kabag Ops Polres Paser Kompol Herbin Sianipar didampingi Kapolsek Tanjung Harapan, Iptu Rahmat kepada Paser Pos, Selasa (24/10).

Saat ini warga sudah menerima bantuan yang didistribusikan BPBD dan Dinas Sosial, seperti terpal, selimut, sembako, bantuan kesehatan keluarga, bantuan perlengkapan makan, tenda gulung, dan tikar. (ian/cal/k1)

Suplai Listrik Kalsel Gangguan, Sejumlah Desa di Paser dipadamkan

Tana Paser (gerbangkaltim.com) PLN Tanah Grogot pada Rabu (24/10) ini, harus melakukan pemadaman listrik di sejumlah desa di Kabupaten Paser. Pemadaman dilakukan dikarenakan adanya penurunan daya dari gardu induk yang berada di Kecamatan Kuaro.

Staf Teknik PLN Tanah Grogot Huda Amdyka Putra mengatakan, penurunan daya tersebut mengakibatkan pemadaman di sejumlah desa diantaranya seperti Desa Senaken, Desa Rantau Panjang, Desa Muara Paser, dan sebagian daerah long ikis.

“Pemadaman listrik di sejumlah desa karena ada defisit daya sebesar 2,5 MW sehingga terpaksa dilakukan pemadaman untuk daerah Desa Senaken, Desa Rantau Panjang, Desa Muara Paser, dan sebagian daerah long ikis,” kata Huda di Tanah Grogot, Selasa (24/10).

Saat ini kata Huda Gardu Induk PLN yang berada di Kuaro yang merupakan suplai dari Sistem Barito Kal-Sel sedang mengalami defisit daya sebesar 2,5 MW, sehingga pihaknya harus melakukan pemadaman.

“Penormalan dilakukan setelah mendapat daya lebih dari Sistem Barito Kal-Sel perkiraan 3-4 jam tergantung kondisi beban yg diperlukan,” ujar Huda.

Untuk diketahui, pemadaman sudah dilakukan di sejumlah tersebut sejak pukul 17.00, dan diperkirakan akan kembali normal pada pukul 22.00 Wita.

“Padamkan listrik sejak pukul 17.30. Kemungkinan kembali normal pukul 22.00,” ujar Huda.(Jya)

Wabup Buka Pertemuan High Level Meeting TPID

TANA PASER - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Paser menggelar pertemuan High Level Meeting atau Pertemuan Tingkat Tinggi dalam rangka evaluasi dan pengendalian terhadap sumber-sumber dan potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi jelang akhir tahun 2017. Pertemuan ini yang dilaksanakan di ruang Sadurengas Kantor Bupati Paser, Selasa (24/10).

            Pertemuan yang dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Balikpapan, dibuka Wakil Bupati Paser HM Mardikansyah dan dihadiri Sekda Paser AS Fathur Rahman serta sejumlah perwakilan Perangkat Daerah, jajaran Camat serta unsur terkait seperti Kantor Seksi Logistik (Kansilog), Polres dan Kodim 0904.

            Saat membuka pertemuan tersebut, Wabup Mardikansyah menegaskan,

peran pemerintah daerah dalam mendukung terjaganya stabilitas harga dirasakan semakin penting dan menjadi perhatian bagi semua utamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pangan masyarakat di Kabupaten Paser.

            Hal ini menurut Mardikansyah mengingat dinamika inflasi serta harga barang dan jasa yang terjadi di daerah sangat fluktuatif yang dibayangi oleh berbagai permasalahan struktural, misalnya tingginya ketergantungan produksi komoditas pangan terhadap kondisi cuaca.

‘Selanjutnya adalah rendahnya keterhubungan antar daerah, belum padunya koordinasi lintas instansi pemerintah dari pusat sampai daerah, belum kompetitifnya struktur pasar dan tata niaga khususnya komoditas bahan pangan pokok  serta berbagai persoalan mendasar lainnya termasuk alih fungsi lahan,” kata Wabup.

            Sementara lanjut Mardikansyah, dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah menjadi tumpuan untuk turut mengatasi berbagai permasalahan, dan disadari bahwa identifikasi penyebab utama inflasi di daerah sebagai faktor yang bersifat non-moneter seperti operasi fiskal daerah atau pendapatan dan pengeluaran rutin dan ongkos transportasi dan daya beli masyarakat.

            “Melihat pada karakteristik inflasi di daerah ini yang sangat dipengaruhi oleh sistem distribusi dan pendapatan sektor tambang serta perkebunan, dan daya beli masyarakat, maka untuk mencapai sasaran inflasi daerah yang tidak tinggi, pada pertemuan ini kita ini dapat menemukan solusi yang konkrit dengan menerapkan pondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan, sehingga pada akhir tahun tidak terjadi inflasi yang tinggi yang mengakibatkan beban mayarakat semakin berat,” tandas Wabup.

            Sementara Kepala BI perwakilan Balikpapan Suharman Tabrani menyebutkan, saat ini tingkat inflasi di Kabupaten Paser belum diukur, dan selama ini Paser masih mengikuti inflasi kota terdekat yakni Balikpapan.

            “Selama ini  perhitungan inflasi di Paser masih mengacu kota terdekat yakni Balikpapan, dan hingga September 2017 dari hasil perhitungan Badan Pusat Statistik, inflasi kota Balikpapan sebesar 2,79. Sementara Kaltim mencapai 3,65,” sebutnya. (har-/humas)

Sosialisasi Pembangunan Hijau Merambah Ke Paser