Astaga…!! Jalan Tak Bersahabat, Warga Tompok Bermalam Di Perjalanan

SOROT – Warga Desa Tompok (Kepala Telake), Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Kaltim, sering kali mendapatkan kesulitan disaat bepergian karena dihadapkan oleh kondisi jalan yang tak bersahabat.

“Lumayan rusak jalannya menuju ke desa kami, bahkan kalau musim hujan warga yang mau ke kecamatan atau ketempat lain bisa bermalam di jalan,” kata Mansur, Kepala Desa Tompok, Rabu (31/1/18).

Menurut Mansur, kisah sedih juga pernah dialami warganya, saat itu ada seorang ibu hamil yang berpergian, ditengah perjalanan antara Desa Tompok dengan Longkali terpaksa melahirkan di perjalanan.

“Waktu itu warga kami sempat melahirkan di jalan, karena perjalanan dari Tompok ke Long Kali memang ditempuh cukup lama, ada sekitar 6 jam baru sampai, melewati jalan rusak,” ujar Mansur.

Untuk menghindari jalan rusak dan waktu tempuh yang lama menuju Long Kali, warga Tompok kebanyakan memilih berbelanja Desa Lampeong, Kalimantan Tengah, untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya.

“Warga kita kebanyakan belanja ke Lampeung, karena jaraknya nda terlalu jauh dari Tompok, hanya sekitar 30 Kilometer, tapi sekarang arah kesana sudah banyak jembatan yang rusak, dan itu masuk wilayah Kaltim,” ucapnya.

Terkait pendidikan di desa itu, para siswa yang lulus SD dan ingin ke jenjang SMP, mereka harus terpisah dari orangtuanya untuk melanjutkan pendidikan di ibukota kecamatan.

“Orangtua banyak memilih menyekolahkan anaknya ke Long Kali, disana mereka ada ikut keluarga ada juga yang ngekost. Sebenarnya ada SMP di Desa Lambakan, tapi rusak jalannya kesana, jaraknya juga 25 kilometer dari Tompok,” terangnya. (rsd)

Warga Berjuang Agar Ponselnya Berguna

Kendalikan Hama, Kodim 0904/TNG Bantu Petani Di Paser

SOROT – Salah satu musuh yang paling ditakuti petani yang bergerak di bidang budidaya tanaman padi adalah hama wereng, karena serangan hama itu dapat mengakibatkan tanaman padi menjadi rusak fatal sehingga terjadinya gagal panen.

Untuk mengendalikan hama wereng, anggota Koramil 0904-04 Long Ikis membantu para petani menyemprotkan insektisida plenum ke tanaman padi, Kamis (1/2/18) di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim.

Menurut Dandim 0904/TNG Letkol Arh Ardian Patria Chandra, seperti yang dilansir gerbangkaltim.com, upaya itu dilakukan untuk mengendalikan hama agar tidak menyebar dan berkembang ke padi lainnya.

“Aksi anggota Koramil Long Ikis turun ke lapangan membantu para petani menyemprotkan insektisida plenum, tujuannya agar padi milik petani di desa itu terhindar dari hama seperti hama wereng,” kata Ardian.

Dikatakan, aksi peduli TNI itu sebagai komitmen TNI membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Termasuk juga salah satu upaya mendorong petani swasembada beras.

“Ini salah satu komitmen TNI, Kodim 0904 Tanah Grogot, untuk mewujudkan swasembada pangan, khususnya di Paser,” ujar Ardian.

Ardian juga berharap, Kehadiran TNI dapat membantu para petani mengatasi kesulitan mulai dari pengolahan lahan, tanam, pemupukan, pengendalian hama hingga panen.

Kepedulian petani mewujdukan swasembada pangan kata dia, untuk mendukung pemerintah pada program UPSUS PAJALE, yakni Gerakan Khusus peningkatakan produksi tiga komoditas pangan utama yaitu padi, jagung dan kedelai.

“Dalam rangka swasembada pangan, TNI juga turut mensukseskan program UPSUS PAJALE. Salah satunya melaksanakan pendampingan kepada kelompok tani dengan aktif turun ke sawah,” pungkasnya. (*/rsd)

Pilkada, Anggota Kodim 0904/Tanah Grogot Harus Netral

PROKAL.CO, TANA PASER  –  Tahun 2018 adalah tahun politik, untuk itu sebagai bentuk netralitas TNI, Kodim 0904 Tanah Grogot memasang spanduk imbauan pada sejumlah aset milik TNI di Kabupaten Paser.

Sepanduk yang dipasang bertuliskan netralitas TNI, dilarang memasang alat peraga dan melaksanakan kegiatan kampanye di areal TNI”. Berdasarkan pantauan media ini spanduk dipasang di lapangan prajurit TNI antara jalan Anden Oko dan Yos Sudarso, Tanah Grogot.

“Pemasangan banner atau spanduk di sejumlah aset TNI  agar tempat – tempat tersebut steril dari kegiatan politik, dan merupakan bentuk komitmen kami yang menjunjung tinggi Netralitas dalam menghadapi Pilkada 2018,” ujar Komandan Kodim 0904/TNG Letkol ARH Ardian Patria Chandra MSc, Rabu (31/1).

Intinya dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa TNI serius dalam menjunjung netralitas pada pemilukada. Apabila dikemudian hari ditemukan ada alat peraga dan kegiatan kampanye di lingkungan TNI dipastikan dilakukan  oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Sesuai perintah Pangdam VI/Mulawarman melalui Danrem 091/Asn ke seluruh jajaran, bahwa netralitas TNI adalah harga mati, kalau nanti ditemukan oknum TNI yg tidak netral maka ada konsekwensi yg  ditanggung, bahkan hingga pemecatan,” ucapnya. Aturan mengenai netralitas aparat ASN, TNI, dan Polri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. (ian/vie)

DPRD Paser Setujui 3 Buah Raperda Menjadi Perda

Pepida Paser Siap Tingkatkan Ekspor

TANA PASER-Untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan warga, Pemerintah Kabupaten Paser membentuk Tim Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA) Tahun 2018.

Pembentukan Pepida dilaksanakan di Ruang Rapat Telake Sekretariat Kabupaten Paser, kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Disperindagkop Paser Ardiansyah, Asisten III Marwati, serta beberapa SKPD terkait.

Kegitan tersebut berdasarkan Surat  Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 25 Januari 2018 tentang pembentukan Pepida. Pepida tersebut dibagi menjadi 3 Pokja. Pokja Peningkatan Ekspor, Pokja Peningkatan Produksi dan Pokja Peningkatan Investasi dengan beranggotakan SKPD terkait.

Dari tiga Pokja yang ada nantinya akan mengumpulkan data kepada Asisten III untuk dilaporkan ke Provinsi. 

Ardiansyah, Kepala Pokja Peningkatan Ekspor mengatakan, kemungkinan besar untuk ekspor di Kabupaten Paser pada tahun 2018 masih didominasi batu bara curah dan ekspor CPO. 

“Kalau kita lihat pada tahun sebelumnya, maka sangat dimungkinkan ekspor yang dominan masih berada pada ekspor batu bara curah dan CPO,” ujarnya.

Berdasarkan data tahun 2016, ekspor batu bara curah hanya mencapai   871.111.099 dolar Amerika. Sedangkan pada Oktober 2017 sudah mencapai  868.000.000 dolar Amerika.

Selain itu, masih ada beberapa ekspor dari sektor lain yang masih bisa ditingkatkan. Diantaranya dari sektor kelautan dan perikanan. “Untuk di daerah Telake itu masih bisa ditingkatkan lagi hasil panen rumput lautnya, sebab pada tahun 2017 kemarin mereka terkendala dengan cuaca yang membuat hasil panen rumput laut tidak bisa kering secara maksimal,” pungkasnya. (dc1217)

Tolak Aktivitas Pembukaan Lahan Perusahaan, Warga Ancam Duduki Kantor Bupati

TANA PASER—Massa dari Lembaga Adat Paser (LAP), Rabu (31/1), menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Paser dan Halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paser. 

Koordinator aksi, H Jami mengatakan, warga menyampaikan aspirasinya terkait kegiatan land clearing atau pembukaan lahan baru oleh PT Pradiksi Guna Tama dan PT Sinabung Aneka Pertiwi yang disinyalir telah masuk dalam kawasan tanah adat. 

“Masyarakat Riwang mendesak pemerintah menghentikan aktivitas perusahaan yang saat ini sedang melakukan pembukaan lahan baru,” ungkap H. Jami.

Berdasarkan pantauan media ini, massa mulai bergerak pada pukul 11.30 Wita langsung menuju halaman kantor Bupati Paser. Personel Polres dan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Paser tampak berjaga-jaga selama aksi berlangsung.

Dalam orasinya, warga menuntut dua hal. Pertama, menuntut pemerintah agar menghentikan aktivitas perusahaan untuk membuka lahan baru yang saat ini sudah memasuki kawasan adat. Kedua, meminta kepolisian untuk bertindak netral dan segera menarik mundur seluruh anggotanya di lapangan.

Setelah sekitar 30 menit berorasi, sejumlah perwakilan massa diminta masuk ke dalam ruang rapat. Mereka diterima Wakil Bupati Muhammad Mardikansyah, Kapolres Paser AKBP Roy Satya Putra, Wakil Ketua DPRD Paser H. Abdul Latief Thaha didampingi Hj Ridhawati beserta sejumlah anggota DPRD Paser. Hadir juga Camat Batu Engau Paolus Margita dan perwakilan  BPN Paser dan Dinas Perkebunan Kabupaten Paser.

 “Pemerintah kabupaten harus menghentikan kegiatan perusahaan untuk membuka lahan baru tersebut, hal ini agar warga setempat tidak kehilangan hak hidup serta menghindari terjadinya konflik yang lebih besar,” ungkap perwakilan warga, Syukran Amin.

Menurutnya, sejak pertemuan pada Senin (22/1), Wabup berjanji menghentikan aktivitas perusahaan. Namun, kenyataan di lapangan, aktivitas masih berjalan.

“ Kami akan tetap bertahan di Kantor Bupati Paser sampai Pemerintah Kabupaten Paser mengeluarkan instruksi kepada perusahaan untuk menghentikan pembukaan lahan baru,” tambahnya.

Pemkab akhirnya mengamini semua tuntutan warga. “Pemkab akan membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan ini dan selama masa status quo, akan diintruksikan kepada perusahaan agar menghentikan sementara kegiatan pembukaan lahan baru tersebut,” pungkas Mardikansyah. (dc1217)